PANDUNUSA

Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara

Sejarah

Profesi bukan sekedar pekerjaan atau vocation, melainkan suatu perkerjaan khusus yang mempunyai ciri-ciri, keahlian, tanggung jawab dan rasa kejawatan. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota professional tersebut menggabungkan diri dari mendapatkan perlindungan.

Dengan demikian organisasi profesi guru dapat didefinisikan sebagai berikut: Suatu koordinasi secara rasional kegiatan sejumlah orang (guru) untuk mencapai tujuan (pendidikan) bersama yang dirumuskan secara eksplisit, melalui pengaturan (kode etik) dan pembagian kerja serta melalui hierarki kekuasaan dan tanggung jawab professional.

Di Indonesia, istilah organisasi sebagai suatu wadah profesi sering digunakan istilah lain seperti ikatan, persatuan, asosiasi, serikat, dan sebagainya. Hal ini dapat kita lihat berbagai penggabungan dan sebagainya.

Dalam bidang pendidikan, kita mengenal seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan (ISAPI), Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), dan masih banyak lagi organisasi lain yang memiliki ciri yang sama.

Guru dalam konteks sosial di negeri ini merupakan massa riil tersendiri dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Persepsi ini semakin kuat mengingat elemen massa ini berbasis kecerdasan bukan layaknya massa di jenjang akar rumput lainnya. Keberadaan guru dalam setiap peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat dibutuhkan. Lebih-lebih gelar yang disandang oleh para guru saat ini yang diharapkan menjadi agent of change.

Menelisik keberadaan kesadaran berorganisasi dalam menjalankan profesinya, kami meyakini bahwa guru di negeri ini memiliki kapabilitas sangat memadai untuk mengelola sebuah organisasi profesi. Bukannya mengecilkan arti organisasi lain, jika sebuah komunitas dengan tingkat pendidikan tidak memadai mampu mengelola organisasi dan memiliki posisi tawar tinggi, keberadaan organisasi hasil bentukan guru akan memberikan efek luar biasa tidak sekadar mengajukan tuntutan kebutuhan primer semata.

Guru sendiri pada hakikatnya juga mengetahui bagaimanakah perjuangan dilakukan secara “bersama-sama“ akan menuai hasil menggembirakan dibandingkan perjuangan individual. Organisasi Profesi Keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibentuk pada tanggal 25 November 1945 dalam kongres guru Indonesia di Surakarta. PGRI sebagai organisasi professional keguruan memiliki peranan dan tanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. Namun seiring dengan berjalannya waktu di era selanjutnya banyak muncul organisasi yang berlatar belakang profesi guru selain PGRI di negeri ini misalnya: Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI), menyusul Forum Guru Independen Indonesia (FGII),  dan tak kalah pentingnya IGI (Ikatan Guru Indonesia). Disamping barisan indah kelompok berbasis guru diatas dalam perspektif beberapa saat silam ditemui pula  Oganisasi Guru Honorer di Solo (Soetapawibakso) hingga Forum Guru Bantu. Beragamnya organisasi berlatar belakang guru bersangkutan membuktikan betapa guru mengisi ceruk pasar tersendiri pada hakikat sebuah organisasi profesi. Reposisi peran organisasi profesi guru mutlak diperlukan agar tidak dijumpai pengerdilan peran intelektual seorang guru disebabkan karut-marut organisasi guru yang sebenarnya berpangkal pada egoisme sempit beberapa oknum didalamnya.

Guru Agama Hindu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Guru di Indonesia memiliki peran yang amat besar dalam mengembangkan sistem pendidikan agama dan keagamaan Hindu. Peneguhan idealisme guru Agama Hindu dalam sebuah wadah profesi tersendiri menjadi sangat penting mengingat hampir sebagian besar organisasi profesi guru di Indonesia belum mampu memperjuangkan ide dan cita-cita yang diharapkan oleh sebagian besar guru Agama Hindu di Indonesia. Selain itu masalah pendidikan agama dan keagamaan Hindu tidak akan mungkin dijadikan sebagai acuan utama bagi organisasi profesi guru yang bersifat umum.

Guru Agama Hindu di sini tidak hanya diartikan sebagai Guru Pendidikan Agama Hindu di sekolah saja, namun juga mencakup Guru-guru yang mengajar di Pasraman, baik yang formal maupun non formal. Tentu hak-hak mereka semua, ide, dan tujuan mereka harus mendapat pengawalan dari sebuah organisasi profesi yang tidak mungkin itu akan dilakukan oleh organisasi seperti PGRI, IGI, PGSI, dan sebagainya.

Sekitar pertengahan tahun 2016 lalu kami bersama guru-guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Hindu (KKG-PAH) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu (MGMP-PAH) di seluruh wilayah Indonesia telah membuat grup bernama Forum Komunikasi Guru Agama Hindu Nusantara. Grup ini dibuat oleh Bapak Duwijo (yang kini menjadi Bendahar Umum PP Pandu Nusa) pada tanggal 10 Desember 2015. Antusiasme guru Agama Hindu dari seluruh Indonesia untuk masuk ke grup cukup besar hingga dari admin kewalahan bahkan ada beberapa anggota yang terpaksa dikeluarkan agar bisa menampung perwakilan dari 33 provinsi (belum termasuk kabupaten/kota) yang di Indonesia. Mengingat jumlah maksimal anggota yang bisa ditampung hanya 256 orang saja.

Awalnya grup ini hanya grup sharing tentang agama saja. Sebagaimana grup-grup WA lainnya, grup Forum Komunikasi Guru Agama Hindu Nusantara ini pun bersifat tidak resmi obrolannya pun sifatnya santai penuh dengan humor meski kadang kala ada topik-topik serius yang dibicarakan. Hingga sampai pada obrolan-obrolan yang mengarah pada pembentukan organisasi untuk guru agama Hindu. Meski di awal tahun 2016 sudah ada usulan-usulan yang mengarah ke sana, namun nampaknya belum ada respons yang serius dari para guru.

Selain grup WA Forkom Guru Agama Hindu Nusantara tersebut, ada juga grup-grup yang merupakan kelompok guru-guru agama Hindu di berbagai belahan media sosial. Misalnya grup KKGAH Nusantara, Grup Ikatan Guru Agama Hindu (IGAHI) yang berdiri atas prakarsa guru-guru agama Hindu di Provinsi Lampung, Ikatan Guru Agama Hindu Sumatra Utara, Grup Kelompok Pengawas, Guru agama dan Penyuluh di wilayah Jawa Timur yang digagas oleh Ki Sukandar Kuswanto yang kemudian atas Sabdatama dari Ki Romonadha grup ini berubah menjadi Panggugah Jati (Paguyuban Pengawas Penyuluh dan Guru Agama Hindu Jawa Timur) dan hingga saat ini masih berjalan.  Sebenarnya forum-forum tersebut sudah mengisyaratkan untuk bersatunya guru-guru Agama Hindu di Indonesia dalam sebuah wadah organisasi.

Setelah itu terdapat rencana pendirian organisasi guru agama Hindu dan Dosen agama Hindu di Denpasar yang digagas oleh Ketut Sudarsana (Dosen IHDN Denpasar). Bahkan ada beberapa versi muncul untuk menambahkan para peneliti dan penyuluh dengan nama Asosiasi Pendidik Hindu Indinesia (APHI). Bahkan sang kreator juga sudah membuat form pendaftaran secara online, namun organisasi ini belum dapat menyelesaikan tugas-tugasnya hingga berbadan hukum.

Sementara itu, di grup WA Forkom Guru Agama Hindu Nusantara desakan untuk membentuk organisasi formal semakin massif. Semangat para guru Agama Hindu di seluruh nusantara untuk membentuk organisasi tersebut pun semakin membara ibarat nyala dari Sang Agni yang tidak pernah padam.

Sekitar awal 2017, diskusi tentang organisasi tersebut semakin mengerucut. Pada waktu itu pada diskusi dari usulan berbagai nama organisasi muncul, seperti Asosiasi Guru Agama Hindu Indonesia (AGAHI), Acarya Sanggraha Nusantara (AchSang) diusulkan Saudara Alfian, Asosiasi Guru Agama Hindu Indonesia (Agraha), Ikatan Guru Agama Hindu Nusantara (IGAHIN), atensi Guru Agama Hindu pada “forum daring” di WA Forkom GAH Nusantara semakin menguat dengan adanya komitmen bersama untuk membentuk organisasi Guru Agama Hindu bertaraf nasional. Hingga akhirnya disepakati dalam Grup Forkom tersebut nama organisasi tersebut sebagai Asosiasi Guru Agama Hindu Nusantara (AGRAHA). Nama ini selain merupakan akronim dari Asosiasi Guru Agama Hindu Indonesia, अग्रह juga bermakna  “masa pasca Grhastha (Wanaprastha/Bhiksuka), brahmana, menunjuk pada gunung” (Monier-William). Setelah itu forum membentuk Tim formatur atau Tim Steering Committe (Tim SC) yang mewakili masing-masing wilayah.

Tanggal 31 Januari 2017 Tim SC mengadakan Rapat Dalam Jaringan (RADAR) secara semi formal  untuk pertama kalinya. Adapun Tim SC yang dimaksud adalah:

Ketua: Drs Gusti Ngurah Duwaja (Jakarta)

Anggota:

Komang Susila, S.Pd, M.Pd (Jakarta)

Duwijo, S.Pd.H (Jakarta)

Dr. Trimo (Jawa Tengah)

Sri Purwati, S.Ag, M.Pd.H (Jogja)

I Gusti Agung Made Swebawa, M.Pd (Banten)

Miswanto, S.Ag, M.Pd.H (Jawa Timur)

Sukandar Kuswanto, M.Pd (Jawa Timur)

I Nengah Sukanala, S.Pd (Kaltim-Kaltara)

Made Paramarta, S.Ag, M.Si ( Kalteng-Kalbar)

I Wayan Sukarma, S.Ag (Kalsel)

Nyoman Suwija, S.Ag, M.Si (SumbagSel)

Dewa Gede Raka Ananta, M.Pd.H

Made Karmawan, S.Ag (Kepri)

Kadek Yogiarta, S.Pd.H (Sulawesi)

Kadek Nopi Cindrayani, S.Ag (NTT)

Nengah Asrama Juta Ningrat, S.Ag, M.Fil.H (Bali bagian Tengah)

Ketut Sandiyasa, S.Ag ( Bali bagian Timur)

Komang Edi Putra, S.Ag (Bali bagian Selatan)

I Made Wiswaham, S.Ag, M.Pd.H (Bali bagian Barat)

I Gusti Nyoman Suardeyasa, S.Ag. M.Pd.H (Bali bagian Utara)

I Gusti Ketut Suardana, S.Ag (Papua)

Eka Juliati, S.Ag (Papua Barat)

Selama kurang lebih dua minggu tim formatur ini khusus menggodok Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi AGRAHA. Dalam Rancangan AD/ART tersebut juga disepakati bahwa Rapat Pengurus bisa dilaksanakan melalui dalam jaringan atau disebut RADAR (Rapat Dalam Jaringan).

Dalam RADAR tersebut disepakati logo organisasi adalah sebagai berikut:

Setelah melalui perdebatan secara serius melalui “forum daring”, Tim Formatur menyepakati Bapak Drs. I Gusti Ngurah Dwaja sebagai Ketua, Bapak Komang Susila, S.Ag., M.Pd. sebagai Sekretaris, dan Bapak Duwijo, S.Pd.H. sebagai Bendahara.

Pada diskusi Daring berikutnya disepakati adanya pendaftaran anggota AGRAHA secara Online melalui Google Form, dengan link: http://goo.gl/JmlmrK. Belum genap seminggu diluncurkan anggota yang tercatat sampai pukul 19.30 WITA tanggal 8 Februari 2017 sebanyak 183 orang.

Rapat Daring dilanjutkan pada tanggal 12 Februari 2017, dengan bahasan memilih pengurus Agraha. Dengan berbagai pertimbangan sehingga diputuskan pengurus Pusat AGRAHA pada periode 2017-2022 sebagai berikut:

PEMBINA:

Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI

Kakanwil Kemenag Provinsi Bali

 

PENASEHAT:

     Kasubdit Pendidikan Dasar dan Menengah Ditjen Bimas Hindu

     Kabid Penda Hindu Kemenag Provinsi Bali

     Kabid Pembimas Hindu di Seluruh Indonesia

 

PENGAWAS:

  1. Tiwi Susanti
  2. I Gusti Agung Made Swebawa. M.Pd
  3. Ni Nyoman Sukiartini

PENGURUS

  1. Ketua Umum: I Gusti Ngurah Dwaja (DKI Jakarta)
  2. Wakil Ketua I Bidang Pendidikan: I Nyoman Suwija, S.Ag., M.Si (Sumatra Selatan)
  3. Wakil Ketua II Bidang Organisasi, Kaderisasi, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan: Sukandar Kuswanto, S.Pd., M.Pd.H. (Jawa Timur)
  4. Wakil Ketua III Bidang Informasi, Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan: I Nengah Sukalana, S.Pd. (Kalimantan Timur)
  5. Wakil Ketua IV Bidang Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Pengembangan Karier, dan Pelatihan Profesi (Koordinator Wilayah Sulawesi): I Wayan Suwandi, S.Ag.
  6. Wakil Ketua V Bidang Pemberdayaan Perempuan, PAUD, Pengembangan Kesusastraan Seni Budaya dan Olahraga (Koordinator Wilayah Bali Nusra): Komang Edi Putra, S.Ag.
  7. Wakil Ketua VI Bidang Pengabdian Masyarakat, Advokasi dan Perlindungan Hukum (Koordinator Wilayah Maluku Papua): I Gusti Ketut Suardana, S.Ag.
  8. Sekretaris Jenderal: Komang Susila, S.Ag., M.Pd.
  9. Wakil Sekretaris Jenderal I (Wilayah Indonesia Bagian Barat): Miswanto, S.Ag., M.Pd.H.
  10. Wakil Sekretaris Jenderal II (Wilayah Indonesia Bagian Tengah): I Gusti Nyoman Suardeyasa, S.Ag., M.Pd.H.
  11. Wakil Sekretaris Jenderal III (Wilayah Indonesia Bagian Timur): Ni Kadek Nopi Cindrayani, S.Pd.H.
  12. Bendahara Umum: Duwijo, S.Pd.H.
  13. Wakil Bendahara Umum: Sri Purwati, S.Ag., M.Pd.H.

 

Departemen Bidang (Debid)

Debid Pendidikan Agama Hindu (Dharmadhyaya):

I Made Wiswaham, S.Ag, M.Pd.H.

 

Debid Pendidikan Keagamaan Hindu (Dharmasrama)

I Gusti Agung Made Swebawa, M.Pd

 

Debid Organisasi dan Kaderisasi (Samsthawarga):

I Made Paramarta, S.Ag., M.Si.

 

Debid Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan (Subhagayasa)

I Ketut Sandiyasa, S.Ag.

I Putu Agus Diana, S.Ag

 

Debid Informasi dan Komunikasi (Wartasamwada)

Dewa Nyoman Raka Ananta, S.Ag., M.Pd.H

Ni Made Adnyani, S.Ag.

 

Debid Penelitian dan Pengembangan (Kalpawreddhi)

I Nengah Asrama Juta Ningrat, S.Ag., M.Fil.H

 

Debid Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (Sahakarapti)

Ni Ketut Wiartini, S.Pd.H.

Made Karmawan, S.Ag

 

Debid Pengembangan Karier dan Pelatihan Profesi (Wyaparakriya)

I Putu Sukrisna, S.Pd.

Debid Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak Usia Dini (Stribala Kumara)

Ni Luh Gede Eka Juniati, S.Ag.

Ni Nyoman Sarniasih, S.Ag

 

Debid Pengembangan Kesusastraan, Seni Budaya dan Olahraga (Sastracara Kridanam)

I Kadek Suwerta, S.Pd.H

 

Debid Pengabdian Masyarakat (Prajasewanam)

I Wayan Sukarma, S.Ag.

Debid Advokasi dan Perlindungan Hukum (Dharma Raksaka)

Matha Riswan, S.Pd.H.

Kemudian pada RADAR AGRAHA tanggal 18 Februari 2017, terhembus agenda untuk mendaftarkan AGRAHA sebagai organisasi yang berbadan hukum. Lalu Pengurus Sementara yang sudah terbentuk membuat proposal pengajuan SK AGRAHA ke Dirjen Bimas Hindu Jakarta. Namun Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Bapak I Made Sutresna menghimbau supaya AGRAHA didaftarkan melalui Kemenkumham sehingga organisasi yang legal dalam hukum dan pemerintahan.

Audensi Pengurus Pusat dalam rangka Pendirian Organisasi Guru Agama Hindu

Lalu melalui bantuan voucher dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H, M.Kn yang diterima oleh Bapak Duwijo, maka Pengurus yang ada di Jakarta berencana mendaftarkan AGRAHA ke Notaris. Untuk melengkapi persyaratan tersebut, maka Pengurus Pusat AGRAHA memohon bantuan PHDI Pusat untuk penggunaan sekretariat bersama. Dan tanggal 28 April 2017, PHDI Pusat mengeluarkan surat ijin nomor: 036/Parisada P/IV/2017 tentang penggunaan skretariat bersama untuk AGRAHA. Selain itu Pengurus yang ada di Jakarta bahu-membahu untuk merampungkan berkas-berkas yang harus dibawa ke Notaris. Astungkarah  pada tanggal 4 Mei 2017 berkas pendirian AGRAHA sampai di tangan Notaris. Dan hari itu juga mendapat respon langsung dari Notaris. Adapun respon yang paling penting saat itu adalah agar ada “nama alternatif, mengingat nama Asosiasi sudah banyak yang menggunakan. Selain itu untuk mengurus dengan nama Asosiasi ini diperlukan dana yang lebih besar.

Bak gayung bersambut, tepuk pun berbalas, Pengurus Pusat pun mencari nama alternatif dan langsung mekonfirmasikan melalui situs online SABH Kemenkumham. Dari usulan beberapa Pengurus Pusat AGRAHA dan hasil pengecekan situs tersebut maka perubahan nama mengerucut pada satu nama yaitu: Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara yang disingkat “PANDU NUSA”.

Nama Acarya ini disepakati mengingat kata GURU dalam bahasa Sanskerta juga dikenal sebagai आचार्य (ACARYA), mereka yang mendapatkan predikat sebagai pengajar atau pembimbing spiritual (Monier-William,1889). Untuk akronim Pandu Nusa sendiri juga tidak hanya sekedar singkatan. Pandu berasal dari kata Sanskrta पाण्डु yang artinya: “berkumpul bersama, melebur bersama, menimbun bersama, (sebagai Adverb kata ini diartikan sebagai “untuk masa depan”). Kata Nusa adalah kata dalam Bahasa Jawa Kuna yang berarti “pulau, kepulauan”. Dengan demikian secara harfiah maksud dari kata “Pandu Nusa” adalah tempat berkumpulnya seluruh guru agama Hindu dari seluruh kepulauan di Indonesia untuk membangun masa kebersamaan dan demi masa depan bersama”. Pandu juga merupakan nama ayah dari kelima Panca Pandawa dalam Itihasa Mahabharata.

Tanggal 12 Mei 2017, lalu diadakan pertemuan dengan Notaris Ibu Ni Nyoman Rai Sumawati pada pukul 16.00 WIB, serta menandatangani berkas pendirian organisasi yang dihadiri Drs. Gusti Ngurah Duwaja, Komang Susila, S.Ag., M.Pd., Agung Swebawa, M.Pd. beserta Nyonya Agung Swebawa dan Dr. Tiwi Susanti, yang bertempat di Pura Aditya Jaya Rawangmangun Jln Daksinapati Raya No. 10 Rawamangun Jakarta.

Penandatangan Akta Notaris Pandu Nusa

Untuk melengkapi dana awal sebagai syarat dalam perolehan Badan Hukum Pandu Nusa, banyak donator yang berkenan untuk berdana punia. Pada tanggal 15 Mei 2017 disepakati untuk meminjam Rekening Pribadi Bapak Duwijo selaku Bendahara Umum Pandu Nusa dalam hal pengumpulan dana awal organisasi Pandu Nusa, dengan nomor rekening BRI: 0419-01-012656-50-1 An, Duwijo.

Setelah terpenuhi syarat tersebut, tanggal 22 Mei 2017 disepakati untuk penandatanganan Akta Notaris di Notaris Ibu Ni Nyoman Rai Sumawati, dengan nomor Akta Notaris: 24 Tahun 2017. Selanjutnya karena ada perubahan nama, maka dalam AD/ART pun yang tadinya bernama AGRAHA secara otomatis dirubah menjadi PANDUNUSA termasuk dalam logonya. Sehingga logonya menjadi seperti di bawah ini.

Sampai tanggal 12 Juni 2017, syarat dana awal pembentukkan organisasi Pandu Nusa dapat terpenuhi Rp. 10.100.000,-, tercatat dalam Daring WA Tim SC Pandu Nusa tanggal 13 Juli 2017 dana Punia dana awal terkumpul Rp. 12.650.000,-.

Tak lama berselenag setelah turunnya akta notaris Pandu Nusa, maka tanggal 7 Juli 2017 terbitlah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan Organisasi yang bernama Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (PANDU NUSA).

Pengurus Pusat pun melalui Bapak Gusti Ngurah Dwaja menyelesaikan semua administrasi Pencatatan Sipil Domisili Pandu Nusa yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2017 dan terselesaikan pada tanggal 3 Agustus 2017. Dokumen Pencatatan Sipil Domisili Pandu Nusa dapat dilihat sebagai berikut:

Berikutnya adalah penetapan hari kelahiran Pandu Nusa sesuai dengan ketetapan Akta Kelahiran Pandu Nusa tanggal 22 Mei 2017, maka pada tanggal 22 Mei 2017 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pandu Nusa. Setelah itu terselesaikan pula Rekening Resmi Pandu Nusa pada tanggal 4 September 2017. Dengan nomor Rekening BRI KK Kemenag: 1235-01-000832-56-0 atas nama Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara.

Sejak itu Pengurus Pusat bahu membahu untuk membentuk organisasi di tingkat wilayah (Provinsi) sampai di tingkat Daerah (Kabupaten/Kota).

©Pandunusa 2018