PANDUNUSA

Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara

AD/ART



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN ACARYA HINDU NUSANTARA

(PANDU NUSA)

 

MURDHA CITTA

 

Bahwa Sang Hyang Widdhi Wasa melalui para Maharsi telah mewahyukan Weda guna menuntun dan membimbing umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara lahir dan batin di dunia atau jagadhita (जगधित) dalam rangka mencapai kebahagiaan yang kekal abadi atau moksa (मोक्ष) sebagai pembebasan dan kemerdekaan yang sejati melaui pengamalan sraddha dan bhakti.

Dan kemerdekaan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan gapura utama untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, bahagia, sejahtera, dan sentosa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia Guru Agama Hindu mempunyai tanggungjawab moral, spiritual, intelektual, dan sosial untuk turut berpartisipasi mengisi kemerdekaan dan menjalankan roda pembangunan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat akan membawa tantangan tersendiri terhadap fenomena kehidupan beragama dan menuntut Guru Agama Hindu  untuk dapat berperan dalam menampilkan nilai-nilai agama yang dinamis dan mendorong serta mengarahkan berbagai kemajuan juga tantangan zaman yang dihadapinya. Sedangkan di sisi lain adanya tuntutan agar Guru Agama Hindu menjadi lebih Profesional, berkarya dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan Guru Agama Hindu tersebar merata di seluruh Indonesia, menuntut adanya sistem dan organisasi untuk berkembang, berkarya, berorganisasi, berinteraksi dan berkomunikasi agar bisa mewujudkan kerja nyata sesuai dengan swadharmanya agar bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Guna mewujudkan harapan tersebut dan didorong oleh keinginan yang luhur serta atas asung kertawaranugraha Sang Hyang Widdhi Wasa, maka disusunlah suatu organisasi Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (PANDU NUSA) yang berazaskan Pancasila, UUD 1945, Sastra dan Susastra Weda yang dilandasi oleh rasa Sraddha, Bhakti, Asih dan Punia untuk melaksanakan Dharma Agama dan Dharma Negara. Untuk itulah maka diperlukan Anggaran Dasar atau Dharmasaka (धर्मसक) dan Anggaran Rumah Tangga atau Dharmasala (धर्मशाल) yang mengatur tata kehidupan organisasi baik secara intern maupun ekstern.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

  • Organisasi ini bernama Perkumpulan Acarya Hindu Nusantar disingkat PANDU NUSA.
  • PANDU NUSA didirikan pada …. dalam … Guru Pendidikan Agama Hindu di … untuk waktu yang tidak ditentukan.
  • Organisasi tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia

BAB II

AZAS, SIFAT, SEMANGAT DAN KEDAULATAN

Pasal 2

PANDU NUSA Berazaskan Pancasila, UUD 1945, Peraturan Peundangan tentang Guru dan Pustaka Suci Weda

Pasal 3

PANDU NUSA bersifat:

  • Independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak.
  • Non partai politik, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada  partai politik.
  • PANDU NUSA memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan dan tanggung jawab moral, hukum serta susila kehinduan.

Pasal 4

Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahasabha.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 5

VISI PANDU NUSA:

Membangun Guru Agama Hindu yang cerdas, professional, rukun, dan Sejahtera

Pasal 6

MISI PANDU NUSA:

  • Meningkatkan pemahaman ajaran Agama Hindu
  • Meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan Swadharma
  • Meningkatkan kerukunan antar guru melalui SIMAKRAMA
  • Meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik
  • Meningkatkan daya saing dengan MAPEL lain
  • Meningkatkan kecerdasan dalam menghadapi tantangan Global

BAB IV TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

PANDU NUSA bertujuan:

  • Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  • Berperanserta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnyaa, serta membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional.
  • Menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru Guru Agama Hindu melalui peningkatan kesejahteraan serta kesetiakawanan anggota
  • Meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sebagai Guru Agama Hindu yang bertujuan menanamkan sraddha dan bhakti peserta didik kepada Hyang Widdhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa
  • Menumbuhkan semangat Guru Agama Hindu untuk meningkatkan kemampuannya dalam profesinya sebagai guru;
  • Membantu Guru Agama Hindu untuk memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan Agama Hindu;
  • Meningkatkan intensitas komunikasi dan tukar informasi di antara Guru Agama di Indonesia;
  • Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan baik dari Kemdikbud dan Kemenag atau Instansi lain yang terkait dengan pendidikan;
  • Membantu Guru Agama Hindu untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Hindu di Sekolah/Pasraman;
  • Mengembangkan wawasan keilmuan dan inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dewasa ini.

Pasal 8

PANDU NUSA bertugas:

  • Meningkatkan Sraddha dan Bhakti terhadap Sang Hyang Widdhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa.
  • Membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan.
  • Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional.
  • Membina dan bekerja sama dengan Kelompok Kerja dan Musyawarah Guru Pendidikan Agama Hindu
  • Mempersatukan semua guru Pendidikan Agama Hindu di semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peranserta di dalam pembangunan nasional.
  • Mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, akreditasi, sebagai lisensi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru Pendidikan Agama Hindu.
  • Menegakkan dan melaksanakan Dwadasa Sila Guru Pendidikan Agama Hindu sesuai peraturan organisasi yang bersumber dari Pustaka Suci Weda.
  • Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan/atau organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan/atau kebudayaan.
  • Memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.
  • Memelihara dan mempertinggi kesadaran guru Pendidikan Agama Hindu akan profesinya untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi dan kerjasama.

Pasal 9

PANDU NUSA berfungsi sebagai forum komunikasi antara Guru Agama Hindu dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

BAB V

KODE ETIK DAN IKRAR

Pasal 10

  • PANDU NUSA memiliki dan melaksanakan Kode Etik Guru Pendidikan Agama Hindu yang disebut Silacarya
  • Anggota PANDU NUSA memiliki dan melaksanakan Ikrar Guru Pendidikan Agama Hindu yang disebut Satyacarya.
  • Silacarya dan Satyacarya tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tersendiri.

BAB VI

ATRIBUT

Pasal 11

  • PANDU NUSA memiliki atribut organisasi yang terdiri dari Lambang, PANDU NUSA PATAKA, Seragam, Hymne dan Mars PANDU NUSA.
  • Atribut organisasi tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan tersendiri

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota PANDU NUSA adalah warga negara Republik Indonesia, yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Keanggotaan berakhir: atas permintaan sendiri, karena diberhentikan, atau karena meninggal dunia.

Pasal 14

  • Setiap anggota PANDU NUSA berkewajiban:
  1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Sila dan Satyacarya.
  2. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, aturan organisasi dan peraturan perundangan yang berlaku
  3. Melaksanakan program organisasi secara aktif
  • Tatacara melaksanakan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

  • Setiap anggota mempunyai:
  1. hak bicara;
  2. hak suara;
  3. hak memilih;
  4. hak dipilih;
  5. hak membela diri;
  6. hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabatnya
  7. hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
  • Tatacara penggunaan dan pelaksanaan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

SUSUNAN DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

Organisasi PANDU NUSA meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan susunan:

  1. Tingkat Nasional meliputi wilayah seluruh Indonesia.
  2. Tingkat Provinsi meliputi wilayah Provinsi.
  3. Tingkat Kabupaten/Kota wilayah kabupaten/kota.
  4. Tingkat Kecamatan disebut meliputi wilayah Kecamatan.
  5. Tingkat Ranting meliputi desa/kelurahan dan/atau satu unit kerja/satuan pendidikan/gugus sekolah.

Pasal 17

Perangkat Kelengkapan Organisasi PANDU NUSA terdiri dari:

  1. Badan Pimpinan,
  2. Anak Lembaga dan Badan Khusus;
  3. Badan Penasihat,
  4. Dewan Kehormatan PANDU NUSA

Pasal 18

Badan pimpinan terdiri dari :

  1. Pengurus Tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat (PP).
  2. Pengurus Tingkat Provinsi disebut Pengurus Wilayah (PW).
  3. Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Daerah PD).
  4. Pengurus Tingkat Kecamatan disebut Pengurus Cabang (PC)
  5. Pengurus Tingkat Desa/Kelurahan dan/atau Gugus Sekolah disebut Pengurus Ranting (PR)

Pasal 19

  • Susunan, proses pencalonan, dan pemilihan Pengurus PANDU NUSA di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  • Masa Bakti kepengurusan Badan Pimpinan Organisasi ditetapkan 5 (lima) tahun.

Pasal 20

  • Badan Pimpinan bertugas melaksanakan program dan kegiatan organisasi.
  • Badan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya masing-masing berwenang menetapkan kebijakan organisasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas organisasi serta bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi.
  • Pengurus PANDU NUSA sesuai dengan tingkatannya masing-masing berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada forum organisasi tertinggi pada tingkatan masing-masing.

Pasal 21

  • Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Badan Pimpinan disahkan dan dilantik oleh Badan Pimpinan setingkat lebih tinggi kecuali seluruh anggota Badan Pimpinan Tingkat  Nasional yang mengucapkan janji dihadapan Mahasabha.
  • Tatacara pelaksanaan pelantikan, pengucapan janji, dan pengesahan Badan Pimpinan Organisasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

  • Badan Pimpinan Tingkat Nasional sampai Ranting dibantu oleh sebuah Badan Penasihat yang diangkat, disahkan dan berhenti bersama-sama dengan pengurus Badan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan oleh forum atau sabha organisasi yang memilihnya.
  • Badan Penasihat bertugas memberikan nasihat, pertimbangan, dan saran kepada Badan Pimpinan baik diminta maupun tidak.
  • Badan Penasihat terdiri dari unsur pemerintah, tokoh-tokoh, pendidikan, kebudayaan, masyarakat, dan para ahli.
  • Masa bakti kepengurusan Badan Penasehat ditetapkan sama dengan masa bakti kepengurusan Badan Pimpinan sesuai tingkatannya.
  • Ketentuan mengenai susunan, uraian tugas, fungsi dan cara kerja Badan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23

  • Terkecuali untuk organisasi tingkat cabang dan ranting, Badan Pimpinan dapat membentuk Dewan Kehormatan yang terdiri dari unsur Badan Penasehat, unsur Badan Pimpinan Organisasi, Kelompok Kerja dan Musyawarah Guru Pendidikan dan Keagamaan Hindu, serta unsur keahlian sesuai keperluan.
  • Dewan Kehormatan bertugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pelaksanaan, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan Sila dan Satyacarya.

Pasal 24

  • Badan Pimpinan dapat membentuk dan mendirikan Anak Lembaga dan/atau Badan Khusus sesuai dengan keperluan.
  • Ketentuan mengenai Anak Lembaga dan/atau Badan Khusus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

FORUM ORGANISASI

Pasal 25

  • Forum dalam PANDU NUSA ini disebut Sabha, Samiti, dan Samagati
  • Mahasabha adalah Sabha atau Forum Tertinggi PANDU NUSA yang memegang kedaulatan organisasi
  • Mahasabha Luar Biasa (MALUB) adalah Mahasabha yang dilaksanakan secara luar biasa.
  • Sabha PANDU NUSA Wilayah (Sawi) adalah Sabha yang memegang kedaulatan organisasi di tingkat Provinsi
  • Sabha PANDU NUSA Daerah (Sada) adalah Sabha yang memegang kedaulatan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota
  • Sabha PANDU NUSA Cabang (Saca) adalah Sabha yang memegang kedaulatan organisasi di tingkat Kecamatan
  • Sabha PANDU NUSA Ranting (Saran) adalah Sabha yang memegang kedaulatan organisasi di tingkat Ranting
  • Samiti adalah Rapat Kerja yang bisa dilaksanakan mulai tingkat Nasional hingga Daerah:
  1. Di tingkat Nasional disebut Samiti Uttama
  2. Di tingkat Wilayah disebut Samiti Madhya
  3. Di tingkat Daerah disebut Samiti Prathama
  4. Di tingkat Cabang dan/atau Ranting disebut Samiti
  • Samagati adalah Rapat Rutin dan Rapat-rapat lain selain Sabha dan Samiti.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pelaksanaan Forum tersebut dalam pasal 22, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X

DHANAMULA

Pasal 27

  • Semua keuangan dalam PANDU NUSA disebut Dhanamula
  • Dhanamula bersumber dari:
  1. Uang pangkal yang disebut Hetudhana
  2. Urang Iuran (Wibhaga Dhana).
  3. Sumbangan tetap para donatur (Canistha Dana)
  4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat (Dana Punya),
  5. Usaha-usaha lain yang sah.
  • Kekayaan Organisasi dibukukan dan diinventarisasikan sebaik-baiknya.
  • Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

  • Perubahan Anggaran Dasar dan Anggarah Rumah Tangga adalah wewenang Mahasabha
  • Mahasabha yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah PW dan PD di seluruh Indonesia.
  • Perubahan AD/ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2∕3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir

BAB XII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 29

  • Pembubaran PANDU NUSA diputuskan oleh Mahasabha dan/atau Malub yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
  • Mahasabha yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah suara.
  • Pembubaran wajib disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir.
  • Apabila Mahasabha memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan tersebut ditentukan pedoman dan tata kerja organisasi dalam keadaan likuidasi.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 30

  • Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan organisasi yang disebut Dharmacarya.
  • Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Mahasabha.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN ACARYA HINDU NUSANTAR (PANDU NUSA)

BAB I

SILA DAN SATYACARYA

Pasal 1

  • Silacarya adalah Kode Etik Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu yang bersumber dari pustaka suci Weda, dan merupakan etika jabatan yang menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap guru Pendidikan Agama Hindu di Indonesia.
  • Satyacarya merupakan penegasan kebulatan tekad anggota PANDU NUSA dalam penghayatan dan pengamalan Kode Etik Profesi Guru Indonesia.
  • Silacarya dan Satyacarya tercantum dalam naskah tersendiri.
  • Setiap anggota PANDU NUSA wajib memahami, menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi Sila dan Satyacarya
  • Tata cara penggunaan dan pengucapan Sila dan Satyacarya diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB II

ATRIBUT

Pasal 2

Lambang

  • Lambang PANDU NUSA berbentuk Padma Dasota yang urutannya mulai bagian terluar hingga terdalam adalah:
  1. Bagian terluar berbentuk Padma Dasota (Padma dengan 10 daun) dengan 2 warna yakni hijau muda dan hijau tua. Di antara kedua warna tersebut dibatasi garis warna kuning. Padma adalah lambang kesucian, 10 daun bunga dengan 2 warna tersebut melambangkan 10 tujuan dan 10 tugas PANDU NUSA sebagaimana dimaksud dalam AD PANDU NUSA. Garis pembatas warna kuning yang menjorok keluar dan kedalam melambangkan kebijaksanaan dari ajaran Dasa Yama dan Niyama Brata. Maksud semuanya adalah dalam mewujudkan tujuan dan mengemban tugasnya, PANDU NUSA berlandaskan kesucian, pertimbangan kebijaksanaan berdasarkan Dasa Yama dan Niyama Brata.
  2. Di dalamnya terdapat gambaran Cakra Dasa Sula (10 ujung yang runcing) warna putih. Senjata melambangkan kekuatan, 10 ujung cakra itu melambangkan Dasa Bayu (Prana, Samana, Apana, Udana, Byana, Naga, Kumara, Krakara, Dewadatta, Dananjaya). Kekuatan inilah yang digunakan oleh PANDU NUSA dalam menjalankan misi-misinya.
  3. Di dalamnya terdapat gambar Japa Mala dengan jumlah 33 mala (biji) warna kuning keemasan dengan butiran mutiara emas. Mala ini melambangkan 33 Dewa yang selalu menyertai PANDU NUSA dalam menjalankan tugasnya.
  4. Di dalamnya terdapat tulisan melingkar mengikuti arah jarum jam atau murwa daksina “PERKUMPULAN ACARYA HINDU NUSANTARA” (dengan huruf kapital, font Arial Black) dan di bawahnya terdapat singkatannya yakni “PANDU NUSA” (dengan huruf kapital, font Arial Black) melingkar berlawanan arah jarum jam. Semua tulisan warna hitam. Ini menunjuk pada Nama Organisasi dan Singkatannya.
  5. Di dalamnya gambar buku/kitab suci Weda. Buku ini melambangkan Pustaka Suci Weda dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Artinya setiap anggota wajib meyakini, mematuhi, dan mengamalkan Pustaka Suci sebagai landasan Dharma Agama dan Kitab-kitab Hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
  6. Di atasnya terdapat Trisula bertuliskan Omkara (\)warna kuning keemasan. Ini adalah lambang Trisatya yang menjadi Ikrar dari semua anggota PANDU NUSA.
  7. Di atas Trisula terdapat pendaran cahaya warna kuning keemasan berbentuk segi tiga sebanyak 13 ini melambangkan Trayo Dasa Saksi yang terdiri atas: Aditya (Surya/matahari), Candra (Sasi/bulan), Anila (Bayu/angin, Agni (api), Pretiwi (tanah, bumi), Apah (Toya/air), Akasa(langit), Atma (Sany Hyang Atma), Yama (Sabda) = suara, Ahas (rahina / siang, Ratri (Wengi/malam), Sandhya (Senja/sore), dan Dwaya (pagi)
  8. Di antara antara pendaran warna kuning keemasan tersebut terdapat cahaya warna putih berada di sebanyak 12 melambangkan Rwawelas Brataning Brahmana yang kemudian dijadikan sebagai 12 Kode Etik Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu (Dwadasa Silacarya)
  9. Di kanan kiri Trisula terdapat gambar muka Ganesa sebanyak 2 yang menghadap ke luar kanan dan kiri. Ini melambangkan kecerdasan dan kebijaksanaan.
  10. Di bawah Trisula dan Pustaka terdapat gambar peta Indonesia berwarna merah putih. Ini mengandung makna bahwa PANDU NUSA beroperasi seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)       Lambang ini harus digunakan sebagai logo pada administrasi persuratan PANDU NUSA dengan ketentuan sebagai berikut.

  1. Logo berada di sebelah kiri dengan ukuran atau diameter 2,7 cm
  2. Tulisan dengan layout centered atau ditengah dan font Times New Roman kapital dibold: “PENGURUS PUSAT” (dengan ukuran 14pt) / “PENGURUS WILAYAH” (dengan ukuran 13pt) / “PENGURUS DAERAH” (dengan ukuran 12pt) / “PENGURUS CABANG / RANTING” (dengan ukuran 12 pt).
  3. Di bawahnya ditulis dengan layout centered atau ditengah dan font Times New Roman 14 pt kapital dibold: “PERKUMPULAN ACARYA HINDU NUSANTARA”
  4. Di bawahnya ditulis dengan layout centered atau di tengah dan font Monotype Corssiva 12 pt maksimalisasi kapitalisasi dibold “(Hindu Teacher Association)”. Tulisan ini khusus untuk Pengurus Pusat.
  5. Dibawahnya dengan minimalisasi kapitalisasi: “alamat lengkap kantor/sekretariat, website, dan email”
  6. Email menggunakan email organisasi dengan format: pp atau pw/pd/pc disertai angka kode wilayah, nama pandunusa,@gmail.com (jika pakai gmail dan disarankan menggunakan gmail). Khusus untuk Pengurus Pusat langsung menggunakan email: pandunusa@gmail.com. Kode wilayah ini akan diatur dalam keputusan Pengurus Pusat.
  7. Dibawahnya menggunakan garis dobel, tebal di bawah dan tipis di atas.

(3)   Berikut ini contoh kop PANDU NUSA

(4)       Lambang ini harus digunakan sebagai logo pada stempel PANDU NUSA dengan ketentuan sebagai berikut.

  1. Bentuknya bulat dan menggunakan tinta warna biru
  2. Untuk Pengurus Pusat ukuran diameternya adalah 4,5 cm
  3. Untuk Pengurus Wilayah ukuran diameternya adalah 4,14 cm
  4. Untuk Pengurus Daerah ukuran diameternya adalah 40,4 cm
  5. Untuk Pengurus Cabang ukuran diameternya adalah 39,6 cm

(5)       Berikut contoh stempel PANDU NUSA

  1. Pengurus Pusat
  2. Untuk Pengurus Wilayah ukuran diameternya adalah 4,14 cm
  3. Untuk Pengurus Daerah ukuran diameternya adalah 40,4 cm
  4. Untuk Pengurus Cabang ukuran diameternya adalah 39,6 cm

Pasal 3

Pataka

(1)   PANDU NUSA memiliki Pataka bendera sebagai panji kejayaan yang disebut PatakPANDU NUSA

(2)   Aturan desain PatakPANDU NUSA ini adalah sebagai berikut:

  1. Berbentuk persegi panjang dengan skala panjang dan lebar adalah 3:2
  2. Warna dasar putih agak krem di tengahnya Logo PANDU NUSA dengan ukuran skala secara vertikal 1:2:1.
  3. Di kanan kiri logo terdapat gambar Wayang Anoman, contoh:
  1. Ukuran bendera PANDU NUSA
  • Untuk di lapangan, Panjang=108 cm dan Lebar=162 cm
  • Untuk di ruangan, Panjang=148,5 cm dan Lebar = 99 cm
  • Untuk di meja, Panjang=9cm dan Lebar=13,5 cm

(3)   Tiang PatakPANDU NUSA tidak melebihi tiang bendera merah putih. Perbandingan tiang dengan bendera merah putih adalah 4:5

(4)   PatakPANDU NUSA di ruangan dipasang berdampingan dengan bendera merah putih dan/atau di sebelah kanan bendera merah putih.

Pasal 4

Seragam

  • Seragam PANDU NUSA adalah batik hijau dengan motif logo PANDU NUSA.
  • Desain motif batik PANDU NUSA ini akan disayembarakan

Pasal 5

Hymne dan Mars PANDU NUSA

  • PANDU NUSA memiliki lagu Hymne PANDU NUSA
  • PANDU NUSA memiliki lagu Mars PANDU NUSA
  • Lagu Hymne dan Mars PANDU NUSA ini akan disayembarakan

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

  • Semua anggota PANDU NUSA disebut Parwa
  • Jenis Keanggotaan PANDU NUSA terdiri dari:
    1. Anggota biasa yang disebut Sama Parwa
    2. Angggota luar biasa yang disebut Samadhika Parwa
    3. Anggota kehormatan yang disebut Arya Parwa

Pasal 7

Yang dapat menjadi Sama Parwa adalah:

  • Para guru/dosen Pendidikan Agama Hindu
  • Para ahli yang menjalankan pekerjaan Pendidikan Agama Hindu
  • Mereka yang menjabat pekerjaan di bidang Pendidikan Agama Hindu
  • Pensiunan yang dimaksud dalam butir (a), (b), dan (c) pasal ini yang tidak menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan PANDU NUSA

Pasal 8

Yang dapat menjadi Samadhika Parwa adalah:

  • Para petugas lain yang erat kaitannya dengan tugas kependidikan agama dan keagamaan Hindu
  • Mereka yang berijazah Sarjana Pendidikan Agama Hindu tetapi tidak bekerja di bidang Pendidikan Agama Hindu.

Pasal 9

Arya Parwa ialah mereka yang atas usul Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota diangkat dan ditetapkan oleh Mahasabha, Sawi, dan/atau Sada, karena jasa-jasanya terhadap pendidikan dan organisasi.

Pasal 10

Tata cara Penerimaan Keanggotaan

  • Sama atau Samadika dapat diperoleh dengan jalan mengajukan surat permintaan menjadi anggota kepada PD melalui PD dan/atau PR.
  • PD PANDU NUSA menyetujui permintaan keanggotaan dan melaporkannya kepada PW PANDU NUSA untuk menerbitkan kartu anggota bagi anggota yang bersangkutan.
  • Dalam surat permintaan itu disebutkan antara lain:
  1. Nama
  2. Jenis Kelamin
  3. Tempat dan Tanggal Lahir
  4. Pekerjaan
  5. Agama
  6. Alamat Pekerjaan
  7. Alamat Tempat Tinggal
  8. Ijazah yang dimiliki
    • Keanggotaan disahkan dengan surat pengesahan serta pemberian kartu anggota oleh Pengurus PW dan/atau oleh PD PANDU NUSA.
    • Keanggotaan harus terdaftar mulai dari Pengurus Ranting sampai dengan Pengurus Pusat.
    • Pengadaan kartu anggota dilaksanakan oleh PW dan/atau PD PANDU NUSA.
    • Kartu anggota berlaku selama menjadi anggota PANDU NUSA.

Pasal 11

Penolakan dan Permintaan Ulang Keanggotaan

  • Wewenang penolakan / permintaan menjadi anggota, dilakukan oleh PW dan/atau PD PANDU NUSA yang diberi wewenang untuk mengurusnya jika persyaratan seperti tercantum dalam pasal 6 Anggaran Rumah Tangga tidak dipenuhi.
  • Jika permintaan menjadi anggota ditolak, yang berkepentingan boleh mengajukan permintaan ulang kepada instansi organisasi yang lebih tinggi, sampai kepada PW PANDU NUSA.
  • Untuk instansi tingkat nasional, provinsi, perguruan tinggi dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, pengajuan permintaan ulang tersebut disampaikan kepada PP PANDU NUSA.

Pasal 12

Kepindahan Anggota

  • Seorang anggota yang pindah ke Wilayah/Daerah/Cabang lain, wajib memberi tahu Pengurus PANDU NUSA asal dan melapor kepada Pengurus PANDU NUSA di tempat yang baru.
  • Pengurus PANDU NUSA yang melepas maupun yang menerima wajib melaporkan mutasi tersebut ke Pengurus PANDU NUSA tingkat wilayah dan/atau Daerah.

Pasal 13

Kewajiban Anggota

Anggota mempunyai kewajiban untuk :

  • Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan serta ketentuan organisasi,
  • Menjunjung tingggi Sila dan Satyacarya,
  • Mematuhi aturan organisasi,
  • Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi,
  • Membayar Hetu Dhana dan Wibhaga Dhana,
  • Memberikan sumbangan sukarela kepada PANDU NUSA jika secara langsung maupun tidak langsung memperoleh penghasilan karena organisasi dan/atau ada kaitannya dengan organisasi.

Pasal 14

Hak Anggota

  • Sama Parwa memiliki:
  1. Hak Pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus PANDU NUSA,
  2. Hak Suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya  pada waktu pemungutan suara,
  3. Hak Bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis,
  4. Hak Membela Diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan Disiplin Organisasi (Dharmacarya) yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaannya, dan
  5. Hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan  tugasnya.
    • Samadhika Parwa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis.
    • Arya Parwa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan tertulis.

Pasal 15

Dharmacarya

(1)   Tindakan disiplin Dharmacarya dapat dikenakan kepada anggota yang:

  1. Dianggap telah melanggar Silacarya, Satyacarya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta Dharmacarya.
  2. Tidak membayar uang iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh organisasi.

(2)   Tindakan disiplin Dharmacarya berupa:

  1. Peringatan lisan atau tertulis,
  2. Pemberhentian/pembebasan selaku pengurus organisasi,
  3. Pemberhentian/pembebasan sementara sebagai anggota, dan

(3)   Pemberhentian/pembebasan sementara:

  1. Sebagai Sama/Samadhika Parwa dilakukan oleh Pengurus PANDU NUSA yang mengurus keanggotaannya.
  2. Selaku anggota pengurus organisasi dilakukan oleh Samagati Pengurus PANDU NUSA yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan pada forum organisasi yang setingkat
  3. Sebagai anggota Pengurus Pusat PANDU NUSA dapat dilakukan oleh Samagati Pengurus Pusat yang dipertanggungjawabkan kepada Samityottama.
  4. Sebagai anggota PANDU NUSA berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
  5. Sebagai anggota pengurus berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

(4)   Sebelum suatu tindakan disiplin Dharmacarya dilakukan, pengurus organisasi yang mempunyai wewenang untuk menegakkan tindakan disiplin Dharmacarya wajib mengadakan penyelidikan yang seksama.

(5)   Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap bersalah diberi kesempatan membela diri dengan cukup disertai pembuktian yang sah.

(6)   Semua anggota yang terkena tindakan disiplin Dharmacarya mempunyai hak banding kepada instansi organisasi yang lebih tinggi sampai ke tingkat Mahasabha.

BAB IV

ORGANISASI TINGKAT NASIONAL

Pasal 16

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi

(1)   Organisasi Tingkat Nasional merupakan institusi tertinggi organisasi yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(2)   Mahasabha merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi

(3)   Organisasi Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(4)   Perangkat Kelengkapan Organisasi tingkat nasional terdiri dari:

  1. Pengurus Pusat
  2. Anak Lembaga dan Badan Khusus Nasional
  3. Badan Penasehat Tingkat Nasional.
  4. Dewan Kehormatan Silacarya

BAB IV

ORGANISASI TINGKAT PROVINSI

Pasal 17

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi

(1)   Organisasi PANDU NUSA Provinsi meliputi wilayah satu provinsi.

(2)  Dalam wilayah satu provinsi tidak boleh didirikan organisasi PANDU NUSA provinsi yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.

(3)   Jika wilayah satu Provinsi berkembang menjadi lebih dari satu provinsi yang sederajat, dapat didirikan organisasi PANDU NUSA provinsi yang baru dengan tata cara sebagai berikut:

  1. PW PANDU NUSA induk mengadakan Samiti Madya Khusus.
  2. Samiti Madya menetapkan PW PANDU NUSA provinsi baru sebagai penanggung jawab organisasi di provinsi tersebut.
  3. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan Samiti Madya Khusus provinsi berlaku pula bagi penyelenggaraan Sumiti Madya Khusus.

(4)   Perangkat Kelengkapan PANDU NUSA Provinsi terdiri dari:

  1. Pengurus Wilayah
  2. Anak Lembaga dan Badan Khusus Provinsi
  3. Badan Penasihat PANDU NUSA Provinsi
  4. Dewan Kehormatan Silacarya.

Pasal 18

Pengesahan dan Penolakan Organisasi PANDU NUSA Provinsi

(1)   Pengesahan Organisasi PANDU NUSA Provinsi

  1. Pengesahan Organisasi PANDU NUSA Provinsi yang baru dilakukan oleh Pengurus Pusat.
  2. Untuk memperoleh pengesahan sebagai Organisasi PANDU NUSA Provinsi, Pengurus PANDU NUSA Provinsi induk mengajukan Surat Permintaan Pengesahan kepada Pengurus Pusat dengan menjelaskan:
  • Nama calon Organisasi PANDU NUSA Provinsi.
  • Susunan Pengurus PANDU NUSA Provinsi pertama kali.
  • Alamat Pengurus/Kantor Organisasi PANDU NUSA Provinsi.
  • Laporan/berita acara tentang pembentukan Organisasi PANDU NUSA Provinsi yang  bersangkutan.
  • Keadaan Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota/dan Organisasi PANDU NUSA Cabang/Cabang Khusus di bawahnya
  1. Organisasi PANDU NUSA Provinsi dianggap sah apabila sudah  menerima “Surat Pengesahan” dari Pengurus Pusat.
  2. Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  • Pembentukannya telah sesuai dengan syarat-syarat/prosedur yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 17 ayat (1), (2), dan (3).
  • Calon Organisasi PANDU NUSA Provinsi telah menyelesaikan administrasi organisasi.
  • Memperlihatkan kegiatan organisasi.

(2)   Penolakan pengesahan Organisasi PANDU NUSA Provinsi

  1. Penolakan pengesahan Organisasi PANDU NUSA Provinsi dilakukan oleh  Pengurus Pusat PANDU NUSA dengan pemberitahuan melalui surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya.
  2. Calon Organisasi  PANDU NUSA Provinsi yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada Samiti Uttama tahun berikutnya yang wajib diagendakan secara khusus oleh Pengurus Pusat.

Pasal 19

Pembekuan, Pencairan, dan Pembubaran Organisasi PANDU NUSA Provinsi

(1)   Pembekuan Organisasi PANDU NUSA Provinsi berarti

  1. Menonaktifkan seluruh kepengurusan Organisasi PANDU NUSA Provinsi dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-ikatan atas nama PANDU NUSA.
  2. Pembekuan, dan pencairan kembali Organisasi PANDU NUSA Provinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat yang kemudian memberikan pertanggungjawabannya kepada Sumiti Uttama dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PANDU NUSA Provinsi yang bersangkutan.

(2)   Pembekuan dilakukan karena pengurus:

  1. Melanggar Sila dan Satyacarya.
  2. Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya, dan
  3. Tidak memperlihatkan kehidupan/kegiatan organisasi.

(3)   Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut.

(4)   Sesudah Organisasi Provinsi dibekukan, segala kegiatan organisasi yang ada didaerahnya diurus langsung oleh Pengurus Pusat dan segala urusan Organisasi PANDU NUSA Provinsi menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.

(5)    Pencairan Organisasi PANDU NUSA Provinsi

  1. Pengurus Pusat wajib mengidupkan kembali Organisasi PANDU NUSA Provinsi antara lain dengan menyelenggarakan Konferensi PANDU NUSA Provinsi, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibekukan.
  2. Pengurus Pusat dapat mencairkan kembali  suatu Organisasi PANDU NUSA Provinsi yang dibekukan kalau Organisasi PANDU NUSA Provinsi tersebut telah dapat melakukan tugasnya secara wajar.

(6)     Pembubaran Organisasi PANDU NUSA Provinsi:

  1. Organisasi PANDU NUSA dibubarkan oleh Samiti Uttama jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya menghidupkan kembali tidak juga berhasil.
  2. Sesudah Organisasi PANDU NUSA Provinsi dibubarkan, Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota dan organisasi dibawahnya yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus Pusat.
  3. Kekayaan Organisasi PANDU NUSA Provinsi, utang-piutang dan urusan lain-lain dari Organisasi PANDU NUSA Provinsi yang dibubarkan menjadi tanggungjawab Pengurus Pusat
  4. Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Organisasi PANDU NUSA Provinsi oleh Pengurus Pusat wajib diumumkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik setempat.

BAB V

ORGANISASI PANDU NUSA KABUPATEN/KOTA

Pasal 20

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan

(1)  Wilayah Organisasi PANDU NUSA Tingkat Kabupaten/Kota dapat meliputi: Satu Kabupaten, dan/atau Satu Kota.

(2)   Dalam wilayah satu Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota tidak boleh didirikan Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota lain yang mempunyai batas wilayah yang sama

(3)   Jika wilayah satu Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota berkembang menjadi lebih dari satu Kabupaten/Kota yang sederajat, dapat didirikan Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang baru dengan tatacara sebagai berikut :

  1. Pengurus PANDU NUSA Kabupaten/Kota mengadakan Samiti Prathama Khusus untuk menetapkan pembentukan Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang baru.
  2. Samiti Prathama Khusus tersebut menetapkan Pengurus PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang baru sebagai penangungjawab organisasi di daerah baru tersebut.
  3. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan Samiti PANDU NUSA berlaku pula bagi penyelenggara Samiti tersebut.

(4)   Perangkat Kelengkapan PANDU NUSA Kabupaten/Kota terdiri dari:

  1. Pengurus Daerah.
  2. Anak Lembaga dan Badan Khusus Kabupaten/Kota.
  3. Badan Penasihat PANDU NUSA Kabupaten/Kota.
  4. Dewan Kehormatan Silacarya

Pasal 21

Pengesahan dan Penolakan PANDU NUSA Kabupaten/Kota

(1)   Pengesahan PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang baru dilakukan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah.

(2)   Untuk memperoleh pengesahan sebagai Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota, Pengurus PANDU NUSA Kabupaten/Kota mengajukan Surat Permintaan Pengesahan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus PANDU NUSA Provinsi dengan menjelaskan:

  1. Nama Calon Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota.
  2. Susunan Pengurus PANDU NUSA Kabupaten/Kota pertama kali.
  3. Alamat Pengurus/Kantor Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota.
  4. Laporan/Berita Acara tentang Sabha Daerah atau pembentukan Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  5. Keadaan Organisasi Cabang di bawahnya.

(3)   Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/kota dianggap sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari Pengurus Pusat.

(4)   Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Pembentukannya telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).
  2. Calon Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota telah menyelesaikan administrasi organisasi.
  3. Memperlihatkan kegiatan organisasi.
  4. Rekomendasi Pengurus PANDU NUSA Provinsi yang bersangkutan.

(5)   Penolakan atau pengesahan PANDU NUSA Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dengan berbagai pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

(6)   Calon Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada Samityotama tahun berikutnya yang wajib diagendakan secara khusus oleh Pengurus Pusat.

Pasal 22

Pembekuan, Pencairan, dan Pembubaran PANDU NUSA Kabupaten/Kota

(1)   Pembekuan Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota

  1. Pembekuan PANDU NUSA Kabupaten/Kota berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan PANDU NUSA Kabupaten/Kota dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-ikatan atas nama PANDU NUSA.
  2. Pembekuan dilakukan karena Pengurus:
  • Melanggar Sila dan Satyacarya.
  • Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, dan
  • Tidak memperlihatkan kehidupan/kegiatan organisasi.
  1. Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut.
  2. Sesudah PANDU NUSA Kabupaten/Kota dibekukan, segala kegiatan organisasi dan segala urusan yang ada didaerahnya diurus langsung serta menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah.
  3. Pengurusan kegiatan PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang dibekukan tersebut dalam ayat (1) butir d pasal ini dapat didelegasikan kepada Pengurus Wilayah yang berangkutan.
  4. Pembekuan dan pencarian kembali Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus Wilayah yang bersangkutan kemudian wajib mempertanggungjawabkannya kepada Samityotama.

(2)  Pencairan Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota

  1. Pengurus Pusat wajib menghidupkan kembali  PANDU NUSA Kabupaten/kota antara lain dengan menyelenggarakan Sabha Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah pembekuan.
  2. Pengurus Pusat dapat mencairkan kembali PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang dibekukan kalau PANDU NUSA Kabupaten/Kota tersebut telah dapat melakukan tugasnya secara wajar dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus Wilayah.

(3) Pembubaran Organisasi PANDU NUSA Kabupaten/Kota

  1. PANDU NUSA Kabupaten/Kota dapat dibubarkan oleh Samityottama jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya untuk menghidupkan kembali tidak juga berhasil.
  2. Sesudah PANDU NUSA Kabupaten/Kota dibubarkan, Organisasi Cabang yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus Pusat yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengurus Wilayah yang bersangkutan atau kepada Pengurus Daerah yang berdekatan.
  3. Kekayaan PANDU NUSA Kabupaten/Kota, utang-piutang, dan urusan lain-lain dari PANDU NUSA Kabupaten/Kota yang dibubarkan menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengurus Wilayah yang bersangkutan.
  4. Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan PANDU NUSA Kabupaten/kota oleh Pengurus Pusat wajib diumumkan melalui media massa dan/atau website resmi PANDU NUSA.

BAB VI

ORGANISASI PANDU NUSA CABANG

Pasal 23

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi

(1)   Wilayah Organisasi Cabang meliputi wilayah satu kecamatan.

(2)   Perangkat Kelengkapan Organisasi Cabang terdiri dari :

  1. Pengurus Cabang.
  2. Anak Lembaga dan Badan Khusus Cabang.
  3. Badan Penasihat Cabang.

Pasal 24

Pengesahan dan Penolakan Organisasi Cabang

Anggaran Rumah Tangga pasal 17 dan 20 berlaku pula bagi pengesahan dan penolakan permintaan pembentukan Cabang, dengan ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan Cabang adalah Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan usul dan pendapat Pengurus Daerah yang bersangkutan

Pasal 25

Pembekuan, Pencairan, dan Pembubaran Organisasi Cabang

Anggaran Rumah Tangga pasal 18 dan 21 berlaku pula bagi pembekuan, pencairan dan pembubaran Cabang, dengan ketentuan bahwa yang berhak menetapkan pembekuan,pencairan, dan pembubaran adalah Pengurus Wilayah dengan memperhatikan usul dan pendapat Pengurus Daerah yang bersangkutan

BAB VII

ORGANISASI PANDU NUSA RANTING

Pasal 26

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi

(1)   Wilayah Organisasi Ranting dapat meliputi Satu kelurahan/desa, atau Satu unit kerja tingkat kecamatan/satu satuan pendidikan/gugus sekolah.

(2)   Dalam wilayah satu Organisasi Ranting tidak boleh didirikan Organisasi Ranting yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.

(3)   Jika wilayah satu Organisasi Ranting berkembang menjadi lebih dari satu kelurahan/desa atau terdapat satuan pendidikan atau gugus sekolah baru yang sederajat, dapat didirikan Organisasi Ranting yang baru dengan tata cara sebagai berikut:

  1. Pengurus Ranting mengadakan Samagati untuk menetapkan pembentukan Organisasi Ranting yang baru.
  2. Samagati tersebut menetapkan Pengurus Ranting yang baru sebagai penanggung jawab organisasi di ranting yang baru tersebut.
  3. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan Samagati PANDU NUSA berlaku pula bagi penyelenggaraan Samagati tersebut.

(4)   Perangkat Kelengkapan Organisasi Ranting terdiri dari :

  1. Pengurus Ranting
  2. Badan Khusus yang dibentuk Ranting

Pasal 27

Pengesahan dan Penolakan Pembentukan Ranting

Anggaran Rumah Tangga pasal pasal 17 dan 20 berlaku pula bagi pengesahan dan penolakan permintaan pembentukan Ranting, dengan ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan Ranting adalah Pengurus Daerah dengan mempertimbangkan usul dan pendapat Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Pasal 28

Pembentukan, Pencairan, dan Pembubaran Ranting

Anggaran Rumah Tangga pasal 18 dan 21 berlaku pula bagi pembentukan, pencairan dan Pembubaran Ranting, dengan ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan Ranting adalah Pengurus Daerah dengan memperhatikan usul dan pendapat Pengurus Cabang yang bersangkutan.

BAB VIII
SYARAT-SYARAT PENGURUS

Pasal 29

Syarat Umum dan Syarat Khusus

(1)   Semua anggota kepengurusan organisasi PANDU NUSA di semua jenis dan tingkatan wajib memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

  1. Beragama Hindu
  2. Memiliki Sraddha dan Bhakti kepada Sanghyang Widdhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Berjiwa dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
  4. Anggota PANDU NUSA yang telah membuktikan peran serta aktif dalam kepengurusan dan atau terhadap organisasi.
  5. Bersih, jujur, bermoral tinggi, memiliki susila yang baik, bertanggung jawab, terbuka, dan berwawasan luas.

(2)  Anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting, disamping memenuhi syarat umum tersebut dalam ayat (1) pasal ini wajib memenuhi  syarat khusus sebagai berikut:

  1. Pernah duduk dalam kepengurusan organisasi pada tingkat yang sama atau paling rendah 2 tingkat di bawahnya, kecuali untuk Pengurus Cabang dan Ranting.
  2. Bekerja dan/atau bertempat tinggal di wilayah kerja organisasi
  3. Tidak merangkap jabatan Pengurus PANDU NUSA pada tingkat lainnya.
  4. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik
  5. Tidak menduduki jabatan pengurus lebih dari dua kali masa bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama.

BAB IX
PENGURUS PUSAT

Pasal 30

Susunan Pengurus

(1)   Dalam kepengurusan PANDU NUSA perlu dilaksanakan kesetaraan gender.

(2)  Pengurus Pusat PANDU NUSA berjumlah paling banyak 35 orang dengan susunan sebagai berikut:

  1. Pengurus Harian berjumlah 13 orang mengacu pada konsep Trayo Dasa Saksi sebagaimana diamanatkan dalam logo PANDU NUSA
  2. Ketua Umum
  3. Wakil Ketua (Sekaligus Koordinator Wilayah Sumatra)
  4. Wakil Ketua (Sekaligus Koordinator Wilayah Jawa)
  5. Wakil Ketua (Sekaligus Koordinator Wilayah Kalimantan)
  6. Wakil Ketua (Sekaligus Koordinator Wilayah Sulawesi)
  7. Wakil Ketua (Sekaligus Koordinator Wilayah Bali Nusra)
  8. Wakil Ketua (Sekaligus Koordinator Wilayah Maluku Papua)
  9. Sekretaris Jenderal
  10. Wakil Sekretaris Jenderal (Wilayah Indonesia Bagian Barat)
  11. Wakil Sekretaris Jenderal (Wilayah Indonesia Bagian Tengah)
  12. Wakil Sekretaris Jenderal (Wilayah Indonesia Bagian Timur)
  13. Bendahara
  14. Wakil Bendahara
  1. Departemen Bidang (Debid)
  2. Debid Pendidikan Agama Hindu (Dharmadhyaya)
  • Sub Tingkat SMA / SMK
  • Sub Tingkat SMP
  • Sub Tingkat SD
  1. Debid Pendidikan Keagamaan Hindu (Dharmasrama)
  • Uttama Widyasrama
  • Madya Widyasrama
  • Adi Widyasrama
  1. Debid Organisasi dan Kaderisasi (Samsthawarga)
  2. Debid Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan (Subhagayasa)
  3. Debid Informasi dan Komunikasi (Wartasamwada)
  4. Debid Penelitian dan Pengembangan (Kalpawreddhi)
  5. Debid Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama (Sahakarapti)
  6. Debid Pengembangan Karier dan Pelatihan Profesi (Wyaparakriya)
  7. Debid Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak Usia Dini (Stribala Kumara)
  8. Debid Pengembangan Kesusastraan, Seni Budaya dan Olahraga (Sastracara Kridanam)
  9. Debid Pengabdian Masyarakat (Prajasewanam)
  10. Debid Advokasi dan Perlindungan Hukum (Dharma Raksaka)

Pasal 31

Pemilihan Pengurus Pusat

(1)   Pada setiap Mahasabha, Pengurus Pusat mengakhiri masa baktinya dan diselenggarakan pemilihan Pengurus Pusat yang baru.

(2)   Calon Pengurus Pusat wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus Wilayah/Daerah dan disahkan oleh Mahasabha.

(3)   Pengurus Pusat dipilih oleh Mahasabha, yang dalam hal ini berturut-turut memilih Ketua Umum (F1) dan Sekretaris Jenderal (F2) dalam satu paket melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.

(4)   Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih tersebut menjadi pimpinan formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Pusat sesuai dengan pasal 29 dan pasal 30 Anggaran Rumah Tangga yang diambil dari daftar calon Pengurus Pusat tersebut pada ayat (2) pasal ini dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya  30%.

(5)   Serah terima Pengurus Pusat lama kepada Pengurus Pusat baru dilakukan di hadapan peserta Mahasabha yang bersangkutan. Hal-hal yang berkaitan dengan invenrais, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus lama sampai ada penyelesaian dengan pengurus baru selambat-lambatnya 15 hari setelah Mahasabha.

(6)   Pemilihan Pengurus Pusat dipimpin Panitia Pemilihan Pengurus Pusat PANDU NUSA yang susunan  dan keanggotaannya disahkan oleh Mahasabha.

(7)   Sebelum memulai tugasnya, seluruh Pengurus Pusat mengucapkan Satyacarya dihadapan peserta Mahasabha yang memilihnya.

(8)   Dalam hal kekosongan anggota Pengurus Pusat, pengisian dilakukan oleh Samagati dan hasilnya dilaporkan kepada Samityottama, kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan oleh Samityottama dengan tetap mengindahkan pasal 29 dan pasal 30 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat

(1)   Pengurus Pusat bertugas menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Mahasabha, Malub, Samityottama dan Samagati Pengurus Pusat PANDU NUSA.

(2) Penjabaran tugas Pengurus Pusat diatur tersendiri dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif kolegial berdasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, demokrasi, kekeluargaan, punia, asih, dan bhakti.

(4)   Pengurus Pusat mewakili PANDU NUSA di dalam dan di luar pengadilan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.

(5) Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Mahasabha atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

(6) Pengurus Pusat bertangung jawab atas pelaksanaan Silacarya, Satyacarya, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Mahasabha dan Samityottama.

BAB X
PENGURUS WILAYAH

Pasal 33

Susunan Pengurus

(1)   Dalam kepengurusan PANDU NUSA perlu dilaksanakan kesetaraan gender.

(2)   Pengurus Wilayah berjumlah paling banyak 25 orang dengan susunan sebagai berikut

  1. Pengurus Harian berjumlah 11 orang
  2. Ketua
  3. Wakil Ketua
  4. Wakil Ketua
  5. Wakil Ketua
  6. Wakil Ketua
  7. Wakil Ketua
  8. Sekretaris
  9. Wakil Sekretaris
  10. Wakil Sekretaris
  11. Bendahara
  12. Wakil Bendahara
  13. Pengurus Wilayah dapat dilengkapi paling banyak 12 (dua belas) Divisi Bidang (Divid) yang nama, susunan, serta fungsinya dapat mengacu pada susunan serta fungsi Debid di Pengurus Pusat atau berdasar pada pembagian tugas dan fungsi organisasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah, efektivitas serta efisiensi, dan atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 34

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Wilayah

(1)   Pengurus Wilayah bertugas dan berkewajiban:

  1. Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Mahasabha, Malub, Samityottama, Sawi, Sawilub, Samiti Madhya, dan Samagati Pengurus Wilayah.
  2. Melaksanakan program kerja organisasi baik program kerja nasional maupun program kerja provinsi.
  3. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus Daerah.
  4. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.

(2)   Penjabaran tugas Pengurus Wilayah diatur dalam ketentuan organisasi  yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3)   Pengurus Wilayah bertanggungjawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam Silacarya, Satyacarya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mahasabha, Malub, Samityottama, Sawi, Sawilub, Samiti Madhya, dan Samagati Pengurus Wilayah.

(4)   Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Samiti Madhya atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

(5)   Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Wilayah merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif kolegial berdasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, demokrasi, kekeluargaan, punia, asih, dan bhakti.

(6)   Pengurus Wilayah berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Pusat setiap 6 (enam) bulan melallui hardcopy dan/atau softcopy.

Pasal 35

Pemilihan Pengurus Wilayah

(1)   Pada setiap Sawi yang diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Mahasabha, Pengurus Wilayah wajib mengakhiri masa baktinya dan diselenggarakan pemilihan Pengurus Wilayah yang baru.

(2)   Bakal Calon Pengurus Wilayah wajib tercantum dalam daftar nama calon yang diusulkan Pengurus Daerah paling lambat satu bulan sebelum Sawi

(3)   Tata cara dan proses pencalonan diatur sebagai berikut:

  1. Pengurus Daerah berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 10 orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai pasal 29 Anggaran Rumah Tangga.
  2. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan SAWI, sebuah Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasi kepada SAWI.
  3. Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Samiti Madhya terakhir yang terdiri dari Perwakilan Pengurus Daerah.

(4) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus Wilayah diatur sebagai berikut :

  1. SAWI memilih secara langsung berturut-turut Ketua (F1) dan Sekretaris (F2) dalam satu paket.
  2. Calon Pengurus harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan oleh Pengurus Daerah.
  3. Ketua dan terpilih tersebut bertindak selaku formatur dengan wewenang dari SAWI untuk melengkapi susunan Pengurus Wilayah seperti dimaksud pasal 29 dan pasal 33 dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%..
  4. Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus Wilayah dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diseleksi oleh Samiti Madhya tersebut.
  5. Pemilihan Pengurus Wilayah dipimpin oleh Pengurus Pusat yang dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus Wilayah yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh SAWI di antara peserta SAWI tanpa mengikutsertakan anggota Pengurus Wilayah yang lama.

(5)   Serah terima Pengurus Wilayah yang lama kepada Pengurus Wilayah yang baru dilakukan di hadapan peserta SAWI yang bersangkutan. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus Wilayah yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus Wilayah yang baru selambat-lambatnya15 hari setelah SAWI.

(6)   Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus Wilayah dilantik oleh Pengurus Pusat dan mengucapkan Satyacarya di hadapan peserta SAWI yang memilihnya.

(7)   Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus Wilayah, pengisiannya dilakukan oleh Samagati Wilayah dan hasilnya dilaporkan kepada Samiti Madhya kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Samiti Madhya dengan tetap mengindahkan pasal 29 dan pasal 33 Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PENGURUS DAERAH

Pasal 36

Susunan Pengurus

(1)   Pengurus Daerah berjumlah paling banyak 19 orang dengan susunan sebagai berikut:

  1. Pengurus Harian berjumlah 7 orang terdiri dari:
  2. Ketua
  3. Wakil Ketua
  4. Wakil Ketua
  5. Sekretaris
  6. Wakil Sekretaris
  7. Bendahara
  8. Wakil Bendahara
  9. Pengurus Daerah dapat dilengkapi dengan paling banyak 12 (dua belas) Pelaksana Bidang (Lakbid) yang susunan serta fungsinya dapat mengacu pada susunan Divid pada Pengurus Wilayah atau disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

(2)   Pembagian tugas dan fungsi Lakbid dapat dilaksanakan berdasar pada acuan pembagian tugas dan fungsi Divid di Pengurus Wilayah yang disesuaikan dengan kondisi daerah, efektifitas serta efisiensi, dan/atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 37

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Daerah

(1)   Pengurus Daerah bertugas dan berkewajiban:

  1. Menentukan kebijakan Organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Mahasabha, Malub, Samityottama, SAWI, Samitimadhya, SADA, Samiti Prathama dan Samagati Pengurus Daerah.
  2. Melaksanakan program kerja nasional di wilayahnya, program kerja provinsi di wilayahnya, dan program kerja PANDU NUSA Kabupaten/Kota.
  3. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus Cabang.
  4. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus Pusat, Pengurus PANDU NUSA Provinsi dan Pengurus PANDU NUSA Kabupaten/Kota.

(2) Penjabaran tugas Pengurus Daerah diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Pengurus Daerah bertanggungjawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam Silacarya, Satyacarya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mahasabha, Malub, Samityottama, SAWI, Samitimadhya, SADA, Samiti Prathama dan Samagati Pengurus Daerah.

(4) Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada SADA atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

(5) Pengurus Daerah merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di daerahnya yang bersifat kolektif dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, demokrasi, kekeluargaan, punia, asih, dan bhakti.

(6)   Pengurus Daerah berkewajibanmengirimkan laporan kepada Pengurus Wilayah dengan tembusan kepada Pengurus Pusat setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.

Pasal 38

Pemilihan Pengurus Daerah

(1)   Pengurus Daerah dipilih oleh SADA yang wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah SAWI.

(2)   Bakal calon Pengurus Daerah harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan/atau Ranting.

(3)   Tata cara dan proses pencalonan Pengurus Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

  1. Pengurus PANDU NUSA baik Cabang maupun Ranting yang memenuhi syarat sesuai pasal 29 Anggaran Rumah Tangga berhak mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Pengurus Daerah.
  2. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan SADA, sebuah Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasinya kepada SADA.
  3. Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Samiti Prathama yang terdiri dari 5 (lima) perwakilan Pengurus Cabang.
  4. Jika Pengurus Cabang kurang dari lima, Panitia Khusus dapat dilengkapi hingga berjumlah 5 (lima) dari Pengurus Daerah.

(4)   Tata cara dan proses pemilihan Pengurus Daerah diatur sebagai berikut:

  1. SADA memilih secara berturut-turut Ketua (F2) dan Sekretaris (F2) dalam satu paket, melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
  2. Calon Pengurus harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan/atau Ranting.
  3. Ketua dan Sekretaris terpilih tersebut bertindak selaku pimpinan formatur dengan wewenang dari SADA untuk melengkapi susunan Pengurus Daerah seperti termaksud pasal 29 dan 36 dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya  30%.
  4. Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus Daerah dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang disahkan oleh SADA.
  5. Pemilihan Pengurus Daerah dipimpin oleh Pengurus Wilayah yang dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh SADA di antara peserta SADA tanpa mengikutsertakan anggota Pengurus Daerah yang lama.

(5)   Serah terima Pengurus Daerah yang lama kepada Pengurus Daerah yang baru dilakukan di hadapan peserta SADA yang memilihnya. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus Daerah yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus Daerah yang baru selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SADA.

(6)   Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus Daerah dilantik oleh Pengurus Wilayah dan mengucapkan Satyacarya dihadapan peserta SADA yang memilihnya.

(7)   Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus Daerah, pengisiannya dilakukan oleh Samagati Pengurus Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Samiti Prathama kecuali untuk jabatan Pengurus Harian Terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Samiti Prathama dengan tetap mengindahkan pasal 29 dan pasal 36 Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
PENGURUS CABANG

Pasal 39

Susunan Pengurus

Pengurus Cabang terdiri dari sebanyak-banyak 17 orang dengan susunan sebagai berikut:

(1)   Pengurus Harian sebanyak 5 orang yang terdiri dari :

  1. Ketua
  2. Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris
  5. Bendahara

(2)   Pengurus Cabang dapat dilengkapi paling banyak 12 (duabelas) Staf Bidang (Sabid), yang nama, susunan serta fungsinya dapat mengacu pada nama, susunan serta fungsi bagian pada Pengurus Daerah atau disesuaikan dengan kondisi Cabang.

Pasal 40

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Cabang

(1)   Pengurus Cabang bertugas menentukan kebijakan organisasi dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Mahasabha, Malub, Samityottama, SAWI, Samitimadhya, SADA, Samiti Prathama dan Samagati Pengurus Cabang.

(2)   Penjabaran tugas Pengurus Cabang diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3)   Tugas pokok Pengurus Cabang meliputi antara lain:

  1. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktifitas Pengurus Ranting dan Anggota.
  2. Menegakkan Silacarya dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.

(4)   Pengurus Cabang bertanggungjawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam Silacarya, Satyacarya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Mahasabha, Malub, Samityottama, SAWI, Samitimadhya, SADA, Samiti Prathama dan Samagati Pengurus Cabang.

(5)   Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Sabha Cabang (atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

(6)   Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Cabang merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif kolegial dengan berlandaskan pada prinsip berdasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, demokrasi, kekeluargaan, punia, asih, dan bhakti.

(7)   Pengurus Cabang berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Daerah dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 41

Pemilihan Pengurus Cabang

(1)   Pengurus Cabang dipilih oleh SACA yang diadakan setelah masa baktinya berakhir.

(2)  Pemilihan Pengurus Cabang dapat dilaksanakan secara langsung dan/atau perwakilan.

(3)   SACA memilih berturut-turut Ketua (F1) dan Sekretaris (F2) dalam satu paket melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.

(4)   Ketua dan Sekretaris terpilih bertindak selaku pimpinan formatur dengan wewenang dari SACA untuk melengkapi susunan Pengurus Cabang seperti yang termaksud dalam pasal 29 dan pasal 39.

(5)   Formatur melengkapi susunan Pengurus Cabang dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon Pengurus Cabang yang disahkan oleh Samagati Cabang tersebut.

(6)   Pencalonan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh SACA.

(7)   Serah terima Pengurus Cabang yang lama kepada Pengurus Cabang yang baru dilakukan di hadapan peserta SACA yang memilihnya. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus Cabang yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus Cabang yang baru selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SACA.

(8)   Dalam hal terjadi kekosongan anggota pengurus, pengisiannya dilakukan oleh Samagati Cabang, kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan Samiti dengan tetap mengindahkan pasal 29 dan pasal 39 Anggaran Rumah Tangga.

(9)   Pemilihan Pengurus Cabang Khusus dipimpin oleh Pengurus Daerah.

(10) Sebelum memulai tugasnya, Pengurus Cabang mengucapkan Satyacarya dan dilantik oleh Pengurus Daerah dihadapan peserta SACA yang memilihnya.

BAB XIII
PENGURUS RANTING

Pasal 42

Susunan Pengurus Ranting terdiri dari :

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara
  4. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota pengurus yang menjadi Pembantu Staf Bidang (Sabid), yang nama, susunan serta fungsinya dapat mengacu pada nama, susunan serta fungsi bagian pada Pengurus Cabang atau disesuaikan dengan kondisi Ranting.

Pasal 43

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Ranting

(1) Pengurus Rating bertugas melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Mahasabha, Malub, Samityottama, SAWI, Samitimadhya, SADA, Samiti Prathama, SACA, Samiti Cabang, SARAN, Samiti Ranting dan  Samagati Pengurus Ranting.

(2) Penjabaran tugas Pengurus Ranting diatur dalam ketentuan organisasi menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Tugas pokok Pengurus Ranting meliputi antara lain:

  1. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktifitas para anggota.
  2. Menegakkan Silacarya dan mengatur ketertiban serta kelancaran iuran anggota serta penyelurannya sesuai ketentuan organisasi.

(4) Pengurus Ranting bertanggungjawab atas terlaksananya ketentuan dalam Silacarya, Satyacarya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan- Mahasabha, Malub, Samityottama, SAWI, Samitimadhya, SADA, Samiti Prathama, SACA, Samiti Cabang, SARAN, Samiti Ranting dan  Samagati Pengurus Ranting.

(5) Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Ranting merupakan badan pelaksana di wilayahnya yang bersifat kolektif kolegial dengan berlandaskan pada prinsip berdasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, demokrasi, kekeluargaan, punia, asih, dan bhakti

(6) Pengurus Ranting bertanggungjawab kepada SARAN

(7) Pengurus Ranting berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Cabang dengan tembusan kepada Pengurus Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali melalui hardcopy dan/atau softcopy.

Pasal 44

Pemilihan Pengurus Ranting

(1)   Pengurus Ranting dipilih oleh SARAN yang diadakan setelah masa baktinya berakhir.

(2)   SARAN memilih secara langsung berturut-turut seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan sebanyak-banyaknya 4 orang Anggota Pengurus melalui musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara secara bebas dan rahasia.

(3)   Pencalonan Pengurus Ranting dilaksanakan oleh SARAN dan Pengurus Ranting wajib dipilih dari daftar calon yang disahkan dalam SARAN tersebut.

(4)   Serah terima Pengurus Ranting yang lama kepada Pengurus Ranting yang baru dilakukan langsung dalam SARAN.

(5)   Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Pengurus, pengisiannya dilakukan oleh Smagati Ranting yang kemudian mempertanggungjawabkannya pada SARAN.

(6) Pemilihan Pengurus Ranting dipimpin oleh Pengurus Cabang.

(7) Sebelum memulai tugasnya, Pengurus Ranting dilantik oleh Pengurus Cabang dan mengucapkan Satyacarya dihadapan peserta SARAN yang memilihnya.

BAB XIV
ANAK LEMBAGA DAN BADAN KHUSUS PANDU NUSA

Pasal 45

Anak Lembaga

(1)   Untuk membantu mencapai tujuan organisasi PP PANDU NUSA membentuk Anak Lembaga PANDU NUSA yang bertugas mengelola bidang-bidang kedudukan, tugas, wewenang, dan pimpinannya ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada PP PANDU NUSA.

(2)   Pengurus Anak Lembaga PANDU NUSA di tingkat daerah ditetapkan diangkat dan bertanggungjawab kepada badan organisasi sesuai tingkatannya.

(3)   Fungsi-fungsi anak lembaga menyangkut pelaksanaan, teknis edukatif dan teknis administratif menjadi kewenangan anak lembaga yang bersangkutan.

(4)   Salah seorang anggota Badan Pimpinan Organisasi kecuali Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua, Sekretaris dan Bendahara pada PW/PD, dapat diangkat menjadi ketua anak lembaga sesuai tingkatannya.

(5)   Pengurus PW/PD menjadi pembina Anak Lembaga PANDU NUSA di wilayah/daerahnya sejalan dengan ketentuan dan kebijakan PP PANDU NUSA serta Pimpinan Anak Lembaga Tingkat Nasional yang bersangkutan.

(6)   Masa bakti Pengurus Anak Lembaga PANDU NUSA sama dengan masa bakti Pengurus sesuai tingkatannya di tempatnya masing-masing.

(7)   Terkecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan negara, akte pendirian sebagai badan hukum sebuah Anak Lembaga dibuat dan diselenggarakan di tingkat nasional yang berlaku dan dapat digunakan oleh semua Anak Lembaga yang sama di wilayah/daerahnya.

(8)   Semua ketentuan mengenai kedudukan, tugas, wewenang, struktur, dan mekanisme kerja Anak Lembaga PANDU NUSA baik yang sudah ada maupun yang disusun dalam AD dan ART serta ketentuan Anak Lembaga tersebut wajib sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART serta peraturan PANDU NUSA.

Pasal 46

Badan Khusus

(1)   Pengurus PANDU NUSA di setiap tingkatan dapat membentuk badan khusus yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

(2)   Kedudukan, tugas dan fungsi badan khusus diatur dan ditetapkan pengurus organisasi di tingkatannya masing-masing.

(3)   Badan Khusus dapat dibentuk antara lain; kelompok kerja, tim verifikasi keuangan, panitia pelaksana dan lain-lain.

BAB XV

FORUM ORGANISASI

Pasal 47

Sejalan dengan Anggaran Dasar Pasal 22 maka forum organisasi dalam PANDU NUSA ini adalah:

(1)   Forum dalam PANDU NUSA ini disebut Sabha, Samiti, dan Samagati

(2)   Mahasabha adalah Sabha atau Forum Tertinggi PANDU NUSA yang memegang kedaulatan organisasi

(3)   Mahasabha Luar Biasa (MALUB) adalah Mahasabha yang dilaksanakan secara luar biasa.

(4)   Sabha PANDU NUSA Wilayah (Sawi) adalah Sabha yang memegang kedaulatan organisasi di tingkat Provinsi

(5)   Sabha PANDU NUSA Daerah (Sada) adalah Sabha yang memegang kedaulatan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota

(6)   Sabha PANDU NUSA Cabang (Saca) adalah Sabha yang memegang kedaulatan organisasi di tingkat Kecamatan

(7)   Sabha PANDU NUSA Ranting (Saran) adalah Sabha yang memegang kedaulatan organisasi di tingkat Ranting

(8)   Samiti adalah Rapat Kerja yang  bisa dilaksanakan mulai tingkat Nasional hingga Daerah:

  1. Di tingkat Nasional disebut Samiti Uttama
  2. Di tingkat Wilayah disebut Samiti Madhya
  3. Di tingkat Daerah disebut Samiti Prathama
  4. Di tingkat Cabang dan/atau Ranting disebut Samiti

(9)   Samagati adalah Rapat Rutin dan Rapat-rapat lain selain Sabha dan Samiti dan bisa dilaksanakan dengan tatap muka langsun atau pun tidak langsung melalui sistem Dalam Jaringan (Daring) dengan ketentuan melalui grup medsos resmi yang disepakati oleh Pengurus PANDU NUSA.

Pasal 48

Kuorum

(1)   Mahasabha dianggap sah apabila jumlah Pengurus Wilayah/Daerah yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.

(2)   Samityottama dianggap sah jika jumlah PW yang yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.

(3)   SAWI dianggap sah jika jumlah PD/PC yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.

(4)   Samiti Madhya dianggap sah jika jumlah PD yang yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.

(5)   SADA dianggap sah jika jumlah PC/PR yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.

(6)   Samiti Prathama dianggap sah jika jumlah PC yang yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.

(7)   Samagati dianggap sah jika jumlah yang hadir lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.

(8)   Jika suatu rapat terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum maka rapat berikutnya diadakan secepatnya 1 (satu) hari dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dengan undangan dan acara yang sama tanpa harus memenuhi persyaratan kuorum.

(9)   Aturan kuorum dalam Samagati mode Daring mengikuti ketentuan ayat (7) dan (8) pada pasal ini.

Pasal 49

Pengambilan Keputusan

(1)   Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.

(2)   Apabila upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka diputuskan dengan suara terbanyak.

BAB XVI

MAHASABHA

Pasal 50

Waktu dan Sifat

(1)   Mahasabha diselenggarakan dan dipimpin oleh PP PANDU NUSA setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2)   MALUB diadakan:

  1. Jika Samityottama menganggap perlu, atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit 2/3 (duapertiga) jumlah suara yang hadir.
  2. Atas permintaan lebih dari ½ (seperdua) jumlah PD yang mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.
  3. Bila dipandang perlu oleh PP dan disetujui Samityottama.

(3)   Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah keputusan atau permintaan tersebut ayat (2) (a), (b) atau (c) pasal ini diterima, Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan MALUB.

(4) MALUB yang membicarakan pembubaran organisasi dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili sedikitnya 2/3 (duapertiga) jumlah suara.

Pasal 51

Peserta Mahasabha

Peserta Mahasabha terdiri dari :

  1. Semua Pengurus Pusat PANDU NUSA
  2. Badan Penasihat PANDU NUSA sebanyak 2 (dua) orang
  3. Utusan PW PANDU NUSA sebanyak 2 (dua) orang
  4. Utusan PD PANDU NUSA sebanyak 1 (satu) orang
  5. Utusan Pengurus Anak Lembaga tingkat nasional
  6. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 52

Hak Bicara dan Hak Suara

(1)   Tiap peserta mempunyai hak bicara.

(2)   Hak suara hanya ada pada utusan PP, PW dan PD.

Pasal 53

Acara Mahasabha

(1)   Acara Pokok Mahasabha paling sedikit wajib membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Laporan pertanggungjawaban PP PANDU NUSA, mengenai hal-hal:
  2. Kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu masa bakti,
  3. Kebijakan keuangan organisasi, inventaris, dan kekayaan organisasi, dan
  4. Kegiatan dan perkembangan Anak Lembaga dan Badan Khusus
  5. Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan untuk masa bakti yang akan datang.
  6. Pemilihan Pengurus Pusat.

(2) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Mahasabha sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan organisasi.

(3)   Laporan Pertanggungjawaban PP PANDU NUSA tersebut dalam ayat (1) di atas harus dikirimkan dalam bentuk softcopy kepada PW dan PD selambat-lambatnya seminggu sebelum Masabha dimulai

Pasal 54

Panitia Pemilihan Pengurus Pusat

(1)   Panitia Pemilihan Pengurus Pusat terdiri atas utusan PW PANDU NUSA dari masing-masing korwil yakni: Tim SC, Korwil Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusra, Maluku-Papua masing-masing 1 (satu) orang wakil.

(2)   Panitia bertugas memeriksa jumlah hak suara, mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan pengurus serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang dilaporkan pada Mahasabha.

(3)   Panitia Pemilihan memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, serta melaporkan hasil pekerjaanya kepada Mahasabha.

BAB XVII

SAMITYOTTAMA

Pasal 55

Status

(1)   Samityottama adalah rapat antar Pengurus Wilayah yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat dan merupakan instansi tertinggi di bawah Mahasabha.

(2)   Tugas Samityottama ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Mahasabha selama masa antara Mahasabha.

(3)   Pengurus Wilayah ikut bertanggungjawab tentang Keputusan Samityottama kepada Mahasabha.

Pasal 56

Waktu

(1)   Samityottama diadakan 1 (satu) tahun sekali.

(2)   Samityottama I dalam masa bakti yang baru diadakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sesudah Mahasabha.

(3)   Samityottama terakhir dalam masa bakti itu diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Mahasabha.

(4)   Samityottama dapat diadakan:

  1. Jika Pengurus Pusat menganggap perlu.
  2. Atas permintaan ½ (seperdua) jumlah Pengurus Wilayah dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan tersebut, Pengurus Pusat wajib menyelenggarakannya.

Pasal 57

Peserta Samityottama

Peserta Samityottama terdiri dari :

  1. Pengurus Pusat PANDU NUSA
  2. Badan Penasihat PP PANDU NUSA
  3. Pengurus Anak Lembaga PANDU NUSA tingkat Nasional
  4. Utusan Pengurus Wilayah
  5. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 58

Hak Bicara dan Hak Suara

(1)   Dalam Samityottama semua peserta mempunyai hak bicara.

(2)   Hak Suara ada pada utusan-utusan PP dan PW dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 59

Kewajiban Samityottama

(1)   Membahas dan menilai cara pelaksanaan Keputusan Mahasabha oleh Pengurus Pusat.

(2)   Menetapkan ketentuan-ketentuan umum, rencana kerja tahunan dan kebijakan yang bersifat nasional yang belum ditetapkan dalam Mahasabha baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Mahasabha.

(3)   Menentukan penggantian antar waktu anggota Pengurus Pusat yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

(4)   Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dhanamula (RAPBD) Pengurus Pusat untuk tahun mendatang.

(5)   Membicarakan dan mengesahkan laporan Pengurus Pusat untuk disampaikan kepada Mahasabha dan membicarakan persidangan-persidangan lain untuk Mahasabha.

(6)   Samityottama pertama masa bakti kepengurusan wajib menetapkan program kerja Pengurus Pusat selama lima tahunan.

(7)   Samityottama terakhir dari masa bakti kepengurusan wajib menetapkan Panitia Mahasabha yang akan datang.

BAB XIX
SABHA WILAYAH (SAWI)

Pasal 60

Waktu

(1)  SAWI diadakan dan dipimpin oleh PW tiap 5 (lima) tahun sekali.

(2)  SAWI Luar Biasa (SAWILUB)dapat diadakan:

  1. Atas permintaan Samiti Madhya berdasarkan keputusan 2/3   (dua pertiga) suara dari yang hadir.
  2. Atas permintaan lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah PD yang mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara.
  3. Jika Pengurus Wilayah menganggap perlu dan disetujui SAWI.
  4. Atas permintaan PP.

(3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah salah satu dan atau semua permintaan tersebut ayat (2) butir a, b, c, atau d diterima. Pengurus Wilayah wajib menyelenggarakan SAWI tersebut.

Pasal 61

Peserta

Peserta SAWI terdiri dari :

  1. Utusan Pengurus Pusat sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
  2. Semua Utusan Pengurus Wilayah
  3. Utusan Pengurus Daerah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang
  4. Wakil Pimpinan Anak Lembaga tingkat Provinsi
  5. Badan Penasihat di tingkat Provinsi
  6. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Wilayah

Pasal 62

Hak Bicara dan Hak Suara

(1)  Dalam SAWI semua peserta mempunyai hak bicara.

(2)   Hak suara hanya ada pada utusan PW/PD.

Pasal 63

Acara SAWI

(1)   Acara Pokok SAWI paling sedikit wajib membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Laporan pertanggungjawaban Pengurus PANDU NUSA Provinsi  mengenai hal-hal :
  2. Kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu masa bakti.
  3. Kebijakan keuangan, inventaris, dan  kekayaan Organisasi PW PANDU NUSA.
  4. Kegiatan dan Perkembangan Anak Lembaga dan Badan Khusus tingkat Provinsi.
  5. Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan dan untuk masa bakti yang akan datang.
  6. Pemilihan Pengurus PANDU NUSA Provinsi masa bakti berikutnya. .
  7. Acara lainnya ditetapkan dan disahkan dalam Konferens tersebut.

(2)  Pada dasarnya ketentuan pasal 53 Anggaran Rumah Tanggga berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 64

Panitia Pemilihan Pengurus PANDU NUSA Provinsi

Pada dasarnya pasal 54 Anggaran Rumah Tangga berlaku juga bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.

BAB XX
SAMITI MADHYA (SADHYA)

Pasal 65

Status, Tugas, dan Kewajiban

(1)   SADHYA adalah rapat antar PD yang diselenggarakan dan dipimpin oleh PW dan merupakan instansi tertinggi di bawah SAWI.

(2)   SADHYA bertugas menetapkan program tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan SAWI.

(3)   Pada dasarnya ketentuan pasal 55 Anggaran Rumah Tangga berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 66

Waktu

(1)   SADHYA diadakan 1 (satu) tahun sekali.

(2)   SADHYA yang pertama masa bakti PD yang baru diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah SAWI dan SADHYA terakhir diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum SAWI.

(3)   SADHYA dapat juga diadakan:

  1. Jika Pengurus PANDU NUSA Provinsi menganggap perlu.
  2. Atas permintaan ½ (seperdua) jumlah PD yang mewakili lebih ½ (seperdua) jumlah suara.
  3. Atas permintaan Pengurus Pusat.

(4)   Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua permintaan tersebut dalam ayat (3) pasal ini diterima, PW PANDU NUSA wajib menyelenggarakannya.

Pasal 67

Peserta

SADHYA terdiri dari:

  1. Semua Utusan PW
  2. Utusan PD sebanyak 2 (dua) orang
  3. Utusan Pengurus Pusat sebanyak 1 (satu)
  4. Wakil Pimpinan Anak Lembaga dan Badan Khusus Provinsi
  5. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Provinsi

Pasal 68

Hak Bicara dan Hak Suara

(1)  Tiap peserta SADHYA mempunyai hak bicara.

(2)   Hak suara hanya ada pada utusan PP dan PW/PC.

Pasal 69

Kewajiban SADHYA

(1)  Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan SAWI.

(2)   Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan putusan SAWI.

(3)   Menentukan penggantian antar waktu Pengurus Harian terpilih apabila terjadi kekosongan.

(4)   Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBD) Pengurus PANDU NUSA Provinsi untuk tahun mendatang.

(5)   SADHYA menjelang Mahasabha sedikitnya menetapkan Panitia dan calon-calon Anggota Panitia Pemilihan Pengurus Wilayah.

BAB XXI
SABHA DHAERAH (SADHA)

Pasal 70

Waktu

(1)   SAWI diadakan dan dipimpin oleh PD PANDU NUSA tiap 5 (lima) tahun sekali.

(2)  SAWI Luar Biasa dapat juga diadakan:

  1. Kalau PW menganggap perlu dan disetujui Sadhya.
  2. Atas permintaan ½ (seperdua) jumlah Daerah dan mewakili lebih ½ (seperdua) jumlah suara.
  3. Atas permintaan PW.

(3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua permintaan tersebut diterima, PD wajib menyelenggarakannya.

Pasal 71

Peserta

Peserta SADHA terdiri dari :

  1. Utusan Pengurus Wilayah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
  2. Semua Utusan Pengurus Daerah
  3. Utusan Pengurus Cabang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang
  4. Wakil Pimpinan Anak Lembaga tingkat Kabupaten/kota
  5. Badan Penasihat di tingkat Provinsi
  6. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Wilayah

Pasal 72

Hak Bicara dan Hak Suara

(1)   Ketentuan pasal 51 dan 61 Anggaran Rumah Tangga pada dasarnya berlaku juga bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.

(2)  Hak bicara ada pada semua peserta SADHA.

(3)   Hak suara hanya ada pada utusan Cabang  sebanyak .

Pasal 73

Pada dasarnya pasal 63 Anggaran Rumah Tangga secara mutatis dan mutandis berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 74

Panitia Pemilihan Pengurus Daerah

Pada dasarnya pasal 54 dan 64  Anggaran Rumah Tangga secara mutatis mutandis berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.

BAB XXII
SAMITI PRATHAMA (SAPRA)

Pasal 75

Status dan Tugas

(1)   SAPRA adalah Rapat antar Pengurus Cabang yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Daerah, dan merupakan instansi tertinggi di bawah SADHA.

(2)   SAPRA bertugas menetapkan program tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan SADA.

(3)   SAPRA dapat menentukan pergantian anggota pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan

Pasal 76

Waktu

(1)   SAPRA diadakan 1 (satu) tahun sekali.

(2)   SAPRA yang pertama pada masa bakti Pengurus Daerah yang baru diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah SADHA, dan yang terakhir selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum SADHA.

(3)   SAPRA dapat juga diadakan jika:

  1. Jika PD PANDU NUSA menganggap perlu.
  2. Atas permintaan ½ (seperdua) jumlah PC PANDU NUSA yang mewakili lebih ½ (seperdua) jumlah suara.
  3. Atas permintaan PP dan/atau PW PANDU NUSA.

(4) Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua permintaan tersebut diterima, PD PANDU NUSA wajib menyelenggarakannya.

Pasal 77

Peserta

Peserta SAPRA terdiri dari :

  1. Utusan PW PANDU NUSA sebanyak-banyak 2 (dua) orang
  2. Semua PD PANDU NUSA
  3. Utusan PC PANDU NUSA sebanyak 2 (dua) orang
  4. Wakil Pimpinan Anak Lembaga dan Badan Khusus Kabupaten/Kota
  5. Badan Penasihat Kabupaten/Kota
  6. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 78

Hak Bicara dan Hak Suara

(1)   Hak bicara ada pada semua peserta SAPRA.

(2)   Hak suara hanya ada pada utusan PW, PD, dan PC

Pasal 79

Kewajiban SAPRA

(1)   Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan SADA.

(2)   Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan SADA.

(3)  Menentukan penggantian anggota Pengurus antar waktu apabila terjadi kekosongan.

(4)   Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dhanamula (RAPBD) PD PANDU NUSA untuk tahun mendatang.

(5)   SAPRA PD PANDU NUSA menjelang Kongres sedikitnya menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan PD PANDU NUSA.

BAB XXIII
SABHA DAN SAMITI DI TINGKAT CABANG/RANTING

Pasal 83

(1)   Pada dasarnya pasal 50 sampai dengan Pasal 79 Anggaran Rumah Tangga secara mutatis mutandis berlaku juga bagi pelaksanaan Sabha dan Samiti di tingkat Cabang dan Ranting disesuaikan dengan tingkatannya.

(2)   Pelaksanaan pada ayat (1) tersebut disesuaikan dengan kondisi Cabang dan Ranting masing-masing dengan berpedoman pada efektifitas serta efisiensi organisasi.

BAB XXIV
RAPAT PENGURUS (SAMAGATI)

Pasal 84

Rapat Pengurus

(1)   Samagati Pengurus Harian (di setiap tingkatan diadakan sesuai keperluan dan sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali.

(2)   Samagati Pengurus Lengkap diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(3)   Samagati Pleno Lengkap yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Organisasi, Badan Penasihat, Pimpinan Anak Lembaga, dan Pimpinan Badan Khusus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(4)   Rapat Pengurus dapat juga diadakan atas permintaan ½  (seperdua) jumlah anggota Pengurus Lengkap dan/atau ada hal-hal yang mendesak.

(5)   Pelaksanaan ayat (1), (2), (3), dan (4) bisa dilakukan dengan mode Dalam Jaringan (Daring) melalui grup Medsos resmi milik PANDU NUSA di setiap tingkatannya.

(6)   Aturan mengenai pelaksanaan Samagati Daring lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi.

(7)   Pertemuan khusus antara berbagai pihak secara terpisah dapat diadakan sesuai keperluan.

(8)   Dalam Samagati tersebut semua anggota yang hadir mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama.

Pasal 85

Pertemuan Lain

(1)   Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh Pengurus Organisasi di semua tingkatan apabila diperlukan dalam upaya kelancaran pelaksanaan misi organisasi.

(2)   Rapat Koordinasi Pimpinan PANDU NUSA Kabupaten/Kota Tingkat Nasional dilaksanakan setiap 2 tahun sekali oleh PP PANDU NUSA.

(3)   Rapat Koordinasi Pimpinan PANDU NUSA Tingkat Provinsi dilaksanakan setiap 2 (dua tahun sekali oleh PW PANDU NUSA

(4)   Rapat Koordinasi Pimpinan PANDU NUSA Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun oleh PD PANDU NUSA.

(5)   Pelaksanaan ayat ( (2), (3), dan (4) bisa dilakukan dengan mode Dalam Jaringan (Daring) melalui grup Medsos resmi milik PANDU NUSA di setiap tingkatannya.

(6)   Aturan mengenai pelaksanaan Samagati Daring lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XXV

BADAN PENASIHAT

Pasal 86

Badan Penasihat Pusat

(1)   Badan Penasihat Organisasi PANDU NUSA di Tingkat Nasional disebut Badan Penasihat Pusat.

(2)   Atas usul Pengurus Pusat yang baru, Mahasabha menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Penasihat Pengurus Pusat yang sedikitnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh Hindu di bidang agama, pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian dan ketenagakerjaan.

(3)   Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan saran-saran kepada Pengurus Pusat.

(4)   Masa bakti Badan Penasihat Pusat sama dengan masa bakti Pengurus Pusat.

Pasal 87

Badan Penasihat Wilayah

(1)   Badan Penasihat Organisasi PANDU NUSA di Tingkat Provinsi disebut Badan Penasihat Wilayah.

(2)   Atas usul PW PANDU NUSA yang baru, SAWI menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Penasihat Wilayah yang sedikitnya berjumlah 7 (tujuh) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh Hindu di bidang agama, pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian dan ketenagakerjaan.

(3)   Badan Penasihat Wilayah baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan saran-saran kepada PW PANDU NUSA.

(4)   Masa bakti Badan Penasihat Wilayah sama dengan masa jabatan PW PANDU NUSA.

Pasal 88

Badan Penasihat Daerah

(1)   Badan Penasihat Organisasi PANDU NUSA di Tingkat Kabupaten/Kota disebut Badan Penasihat Daerah.

(2)   Atas usul PD PANDU NUSA yang baru, SADA menetapkan Badan Penasihat Daerah yang sedikitnya berjumlah 5 (lima) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh Hindu di bidang agama, pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian dan ketenagakerjaan.

(3)   Badan Penasihat Daerah baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan saran-saran kepada PD PANDU NUSA.

(4)   Masa bakti Badan Penasihat Daerah sama dengan masa bakti PD PANDU NUSA.

Pasal 89

Badan Penasihat Cabang

(1)   Badan Penasihat Organisasi PANDU NUSA di Tingkat Kecamatan disebut Badan Penasihat Cabang.

(2)   Atas usul PD PANDU NUSA yang baru, SACA menetapkan Badan Penasihat Cabang yang sedikitnya berjumlah 5 (lima) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh Hindu di bidang agama, pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian dan ketenagakerjaan.

(3)   Badan Penasihat Cabang baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan saran-saran kepada PC PANDU NUSA.

(4)   Masa bakti Badan Penasihat Cabang sama dengan masa bakti PC PANDU NUSA.

BAB XXVI
DEWAN KEHORMATAN SILACARYA (DEWPANDU NUSA)

Pasal 90

Status, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

(1)   Jika dianggap perlu, Badan Pimpinan Organisasi PANDU NUSA dapat membentuk Dewan Kehormatan PANDU NUSA yang disebut DEWPANDU NUSA sesuai dengan tingkatannya.

(2)   DEWPANDU NUSA bertugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Organisasi yang membentuknya tentang bimbingan, pelaksanaan, penegakkan, pengawasan, dan penilaian dalam Disiplin Organisasi yang termaktub dalam Dharmacarya dan Silacarya yang terjadi di wilayah kewenangannya.

(3)   Pelanggaran Dharmacarya dan Silacarya yang dilakukan baik oleh pengurus maupun oleh anggota, setelah  disidangkan atau dirapatkan oleh DEWPANDU NUSA tentang tindakan yang selayaknya dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut, maka Badan Pimpinan PANDU NUSA harus melaksanakan keputusan tersebut

(4)   Susunan keanggotaan DEWPANDU NUSA terdiri dari unsur Badan Penasihat, unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur-unsur keahlian lainnya sesuai dengan keperluan.

(5)   Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja DEWPANDU NUSA diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB XXVII
DHANAMULA

Pasal 91

Keuangan Organisasi

(1)  Setiap anggota wajib membayar Hetudhana dan Subhagadana sebagai berikut:

  1. Hetudhana sebesar … bagi anggota baru dan diserahkan ke PD PANDU NUSA.
  2. Subhagadhana ditetapkan oleh SAWI, minimal … setiap bulan, dengan rincian pendistribusian untuk:
  3. PP PANDU NUSA sebesar
  4. PW PANDU NUSA sebesar
  5. PD PANDU NUSA sebesar
  6. PC Cabang dan Ranting sebesar

(2)   Ketentuan pembayaran Hetudhana dan Subhagadana sebagaimana tersebut pada ayat (1) mulai dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah SABHA.

(3)   Pelaksanaan pengumpulan Hetudhana dan Subhagadana untuk Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi diberikan tugas dan tanggung jawab kepada PD PANDU NUSA.

(4)   PD PANDU NUSA Hetudhana dan Subhagadana untuk PP dan PW PANDU NUSA bersamaan kepada PW PANDU NUSA.

(5)   Setiap 3 (tiga) bulan, semua pengurus di semua tingkatan wajib menyampaikan catatan penerimaan Hetudhana dan Subhagadana disampaikan kepada Badan Pimpinan Organisasi yang lebih tinggi kecuali Pengurus Pusat.

(6)   Setelah semua Pengurus di tingkat bawahnya melaporkan catatan penerimaan Hetudhana dan Subhagadana kepada Pengurus Provinsi, maka PW PANDU NUSA harus menyampaikannya kepada PP PANDU NUSA.

(7)   Setiap tahun Pengurus PANDU NUSA memverifikasi kondisi keuangan Pengurus PANDU NUSA setingkat di bawahnya.

(8)   PP PANDU NUSA melaporkan keuangannya setiap tahun pada Samityottama maupun pada Rapat Koordinasi Pimpinan.

Pasal 92

Kekayaan Organisasi

(1)   Pengurus di semua tingkatan wajib mencatat dan menginventarisasikan kekayaan organisasi.

(2)   Semua pemindahan hak, pelepasan dan pemutasian kekayaan organisasi baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, surat-surat berharga yang bernilai diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tingkat Besar serta Provinsi dan di atas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kabupaten/Kota ke bawah, wajib mendapat persetujuan Pengurus dan wajib dipertanggungjawabkan pada forum organisasi di wilayahnya.

(3)   Ketentuan yang tertuang dalam ayat (2) pasal ini tidak menghapus kewajiban pengurus untuk mempertanggung-jawabkan semua keuangan dan kekayaan organisasi.

(4)   Inventarisasi kekayaan organisasi menjadi bagian pertanggungjawaban Pengurus.

BAB XXVIII

P E N U T U P

Pasal 93

(1)   Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam peraturan organisasi oleh Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan kepada Mahasabha.

(2)   Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang dilakukan oleh Pengurus Pusat sampai ada penafsiran lain dalam Mahasabha berikutnya.

(3)   Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   :  Jakarta

Pada tanggal   :  21   Januari  2017

©Pandunusa 2018